REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menggerakkan dukungan teknis dan logistik untuk mempercepat penanganan sampah pascabencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diprioritaskan untuk memulihkan layanan publik dan mengurangi risiko kesehatan yang meningkat akibat timbulan sampah dan material rusak pascabanjir.
KLH/BPLH mengirim tiga dump truck, kendaraan pick up untuk mobilisasi tim, tiga fasilitas Black Soldier Fly (BSF) untuk pengolahan sampah organik, satu Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk limbah elektronik rumah tangga, tiga excavator, serta enam mesin senso. Selain itu, bantuan logistik darurat seperti kebutuhan pokok, sanitasi, pakaian, dan obat-obatan juga disalurkan ke wilayah terdampak.
Mobilisasi alat berat telah berlangsung sejak pekan lalu. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa percepatan pemulihan membutuhkan pengelolaan sampah yang terstruktur agar tidak menimbulkan masalah baru di tengah pemulihan sosial dan ekonomi.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pemulihan pascabencana,” kata Hanif, Senin (8/12/2025).
Sebagai bagian dari strategi teknis, KLH/BPLH menerbitkan arahan pemanfaatan timbulan sampah pascabencana, terutama material kayu dan material alami, agar dapat dikelola sebagai sampah spesifik sesuai ketentuan. Langkah ini bertujuan mengurangi volume sampah residu yang masuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mendorong pemanfaatan ulang material yang masih layak pakai.
Kementerian juga menyatakan kesiapan menambah armada alat berat sesuai kebutuhan di lapangan. “Saat ini terdapat tiga unit alat berat yang dimobilisasi, dan akan ditambah sesuai kebutuhan atas persetujuan tim tanggap darurat lintas kementerian,” tambah Hanif.
Dalam aspek pengawasan lingkungan, KLH/BPLH telah memanggil delapan entitas pemegang konsesi di Sumatera Utara untuk mempercepat penyelidikan penyebab banjir dan memastikan penegakan hukum berjalan.
“Pemanggilan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki konsesi terkait sebagai upaya percepatan penyelidikan dan penyelesaian kasus,” ujar Menteri Hanif.
Ia menegaskan proses investigasi berlangsung paralel dengan penanganan teknis di lapangan. “Langkah penyelidikan ini dilakukan untuk percepatan penanganan dan penyelesaian kasus. Secara paralel, kami juga menyalurkan dua unit dump truck untuk Agam, Sumatera Barat dan Aceh sebagai dukungan penanganan pascabencana,” kata Hanif.
Dalam pengelolaan sampah nasional, capaian penanganan pada November tercatat 24 persen. KLH/BPLH optimistis angka tersebut meningkat pada Desember seiring penutupan TPA terbuka di sejumlah daerah dan penerapan praktik pengelolaan sampah yang lebih baik.
Sinergi pengawasan, penegakan hukum, dan koordinasi lintas pemangku kepentingan disebut menjadi agenda jangka panjang untuk mencegah kerusakan ekologis dan mengurangi risiko bencana berulang. Kementerian menegaskan seluruh bantuan teknis dan logistik akan terus disesuaikan dengan kebutuhan daerah terdampak.
Berdasarkan Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor BNPB hingga Selasa (9/12/2025), jumlah korban tewas mencapai 962 orang dan 291 orang masih hilang. Bencana yang terjadi pada akhir November itu juga melukai lebih dari 5.000 orang serta merusak lebih dari seribu fasilitas umum dan ratusan jembatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika