REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengingatkan pemerintah agar merespons ancaman krisis energi fosil dengan kebijakan yang realistis dan terukur. Langkah yang diambil dinilai harus mampu menekan ketergantungan energi tanpa menambah beban fiskal baru.

IESR menilai arah kebijakan pemerintah seperti transisi energi, efisiensi, dan diversifikasi pasokan sudah tepat, namun implementasinya perlu diuji dari sisi teknis, keekonomian, dan keberlanjutan.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, pemerintah harus selektif dalam memilih program di tengah situasi krisis.

“Tidak seluruh program yang diusulkan layak dilaksanakan karena ada kendala teknis, ekonomi, sosial, dan dampak jangka panjang bagi publik,” kata Fabby, Rabu (1/4/2026).

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan antisipasi krisis energi, mulai dari pembangunan PLTS 100 GW, konversi motor listrik, hingga percepatan biodiesel B50. Namun, IESR menilai sejumlah program tersebut berisiko tinggi jika tidak didukung kesiapan ekosistem dan pembiayaan yang memadai.

IESR juga menyoroti pentingnya transparansi data pasokan energi untuk menjaga kepercayaan publik. Informasi yang terbuka dinilai krusial untuk mencegah panic buying di tengah ketidakpastian global.

“Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah membuka data pasokan energi secara reguler dan jujur mengenai langkah antisipasi krisis,” ujar Fabby.

Dari sisi fiskal, IESR mengingatkan potensi lonjakan subsidi energi jika harga minyak dunia meningkat. Dalam simulasi, subsidi bisa membengkak hingga Rp460 triliun jika harga minyak bertahan di level 94 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar AS.

“Pemerintah harus sangat berhati-hati dalam menjanjikan pertahanan subsidi tanpa batasan yang jelas,” kata Fabby.

Ikuti Whatsapp Channel Republika