REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan etika lingkungan harus menjadi kebiasaan kolektif atau habitus masyarakat untuk menyelamatkan masa depan bumi. Ia menyoroti tekanan krisis ekologis yang kian nyata, mulai dari polusi industri hingga pencemaran mikroplastik di laut.
Jumhur menegaskan pentingnya environmental ethics sebagai fondasi terakhir dalam menjaga keberlanjutan peradaban manusia. Ia mengatakan tanpa kesadaran etis terhadap lingkungan, pembangunan ekonomi berisiko mempercepat kerusakan bumi yang dampaknya akan diwariskan kepada generasi mendatang.
“Ekologi harus menjadi habitus kita bersama. Environmental ethics itu penting bagi kita dan harus menjadi fondasi terakhir untuk menyelamatkan peradaban manusia,” kata Jumhur dalam pidatonya pada Serah Terima Jabatan Menteri Lingkungan Hidup, Rabu (29/4/2026).
Ia mengingatkan krisis lingkungan global bukan fenomena baru. Sejak dekade 1980-an hingga 1990-an, dunia telah menghadapi tekanan besar dari dua kutub. Negara-negara di belahan utara, menurut dia, menyumbang polusi besar akibat industrialisasi masif, ditandai emisi dan limbah industri yang tidak terkendali.
Sementara itu, di belahan selatan, kerusakan lingkungan banyak dipicu oleh deforestasi dan perambahan hutan, yang kerap terjadi karena tekanan ekonomi masyarakat.
“Dunia ini dikepung oleh daya rusak yang dahsyat, baik dari utara maupun selatan. Itu sejarah bumi kita,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Jumhur menekankan agenda penyelamatan bumi harus menjadi titik temu global. Ia mengangkat semangat “Only One Earth” sebagai prinsip yang dapat menyatukan berbagai kepentingan dan gerakan di dunia dalam menjaga lingkungan.
Meski demikian, ia mengakui pembangunan ekonomi tetap harus berjalan, termasuk aktivitas industri dan sektor ekstraktif yang berkontribusi terhadap devisa negara. Namun, ia mengingatkan eksploitasi sumber daya alam tidak boleh melampaui batas daya dukung lingkungan.
Menurut dia, pendekatan ekonomi yang hanya berorientasi pada eksploitasi tanpa batas harus ditinggalkan. Industri, khususnya sektor ekstraktif, wajib mematuhi regulasi dan prinsip keberlanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.
“Kita tidak boleh melampaui batas. Harus ada pembatasan dan kepatuhan terhadap aturan. Kita juga harus menghentikan pendekatan yang lupa pada kewajiban memelihara lingkungan,” kata Jumhur.
Ia juga menegaskan arah kebijakan pemerintah saat ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya pro terhadap perlindungan lingkungan. Salah satu fokus utama dalam waktu dekat adalah penanganan sampah yang kini menjadi masalah nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika