Sabtu 30 May 2026 18:09 WIB

Dampak Perubahan Iklim Kian Nyata, Bappenas: Potensi Kerugian Dunia Rp2 Ribu Triliun

Ekonomi hijau jadi kebutuhan strategis hadapi perubahan iklim.

Sejumlah petani merontokkan bulir padi organik di Agro Eduwisata Organik (Aewo) Mulyaharja, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan padi organik bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi ketersediaan pangan di tengah krisis pangan dunia akibat dampak perubahan iklim.
Foto: Antara/Arif Firmansyah
Sejumlah petani merontokkan bulir padi organik di Agro Eduwisata Organik (Aewo) Mulyaharja, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023). Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan padi organik bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi ketersediaan pangan di tengah krisis pangan dunia akibat dampak perubahan iklim.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi menegaskan transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman perubahan iklim.

"Transformasi pembangunan menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Nizhar dalam kegiatan Green Economy Goes to Campus: Peran Generasi Muda dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Hijau menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Sabtu.

Baca Juga

Menurut Nizhar, dampak perubahan iklim kian nyata melalui peningkatan suhu global, kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, hingga potensi kerugian ekonomi dunia yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2 ribu triliun pada 2029.

Karena itu, Bappenas bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), GIZ Indonesia, dan Emil Salim Institute (ESI) memperkuat literasi kebijakan sekaligus memperluas partisipasi generasi muda dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi hijau nasional.

Ia menjelaskan, transformasi ekonomi hijau telah menjadi agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Transformasi ekonomi hijau menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional," ujarnya.

Pendekatan tersebut, lanjut Nizhar, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial sebagai fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia di tengah ancaman krisis planet ganda (triple planetary crisis).

Menurut dia, generasi muda memiliki peran besar dalam mendorong implementasi ekonomi hijau melalui inovasi teknologi, kewirausahaan hijau, advokasi kebijakan, serta penguatan gerakan berbasis komunitas.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Emil Salim Institute, Emil Salim, menekankan pentingnya membangun ekonomi hijau dengan memahami ekosistem sebagai satu kesatuan yang hidup dan saling terhubung.

"Alam bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek kehidupan. Karena itu, pembangunan harus memahami ekosistem sebagai sesuatu yang hidup dan saling bergantung," kata Emil.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement