REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Krisis energi akibat ketegangan geopolitik global tidak hanya berdampak pada harga minyak dan gas, tetapi juga mulai meningkatkan risiko di sektor keuangan. Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, mengatakan volatilitas energi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim kini menjadi faktor risiko yang semakin diperhitungkan oleh sektor keuangan global.
Tiza mengatakan sejarah menunjukkan gejolak energi hampir selalu memiliki dampak lanjutan terhadap stabilitas ekonomi. Krisis energi pada era 1970-an dan 1990-an, menurut dia, menjadi contoh bagaimana konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah dapat memicu tekanan terhadap sistem keuangan.
"Kami tidak kaget bahwa krisis dan perang di Iran menyebabkan instabilitas tidak hanya di sektor energi, tetapi juga sektor keuangan. Setiap kali ada volatilitas di pasar energi, pasti ada dampaknya pada sektor keuangan," ujar Tiza dalam diskusi Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 yang dipantau secara daring, Kamis (25/6/2026).
Menurut dia, gangguan pasokan energi dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban keuangan. Perusahaan yang sebelumnya mendapatkan pasokan energi secara lancar bisa tiba-tiba mengalami gangguan produksi dan menyatakan kondisi force majeure. Dampaknya, perusahaan dapat mengalami kredit macet yang kemudian menjadi persoalan bagi perbankan dan industri asuransi.
"Ini disebut sektor keuangan sebagai risiko geopolitik. Tetapi dalam satu tahun terakhir sektor keuangan juga semakin merasakan risiko lain, yaitu risiko iklim," kata Tiza.
Ia mencontohkan bencana besar di Sumatra yang menyebabkan kerusakan terhadap aset masyarakat maupun perusahaan. Sejumlah fasilitas produksi, termasuk aset perusahaan dan pembangkit listrik, mengalami kerusakan sehingga perusahaan tidak dapat beroperasi normal. Kondisi tersebut akhirnya berdampak terhadap kemampuan perusahaan membayar kewajiban kepada bank.
"Ini bukan lagi hanya risiko iklim atau risiko lingkungan, tetapi menjadi risiko keuangan nyata yang bisa dihitung," ujarnya.
Tiza menilai krisis energi dan perubahan iklim memiliki hubungan erat. Negara-negara yang lebih cepat mengembangkan energi terbarukan justru lebih mampu menghadapi tekanan akibat konflik energi global.
Ia mencontohkan Pakistan yang dalam dua tahun terakhir mengalami ledakan (boom) pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap. Ketika terjadi gangguan pasokan minyak dan gas akibat ketegangan geopolitik, negara tersebut mampu mengurangi dampaknya karena memiliki sumber energi alternatif.
Hal serupa terjadi di sejumlah negara Eropa, termasuk Spanyol, yang sebelumnya menghadapi krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina. Setelah mengalami lonjakan harga gas, negara-negara tersebut mempercepat peralihan menuju energi terbarukan.
"Spanyol justru mengalami harga listrik paling murah di Eropa karena sudah mengalami solar PV boom dan pengembangan tenaga angin," kata Tiza.
Sebaliknya, negara yang masih bergantung pada impor bahan bakar fosil harus menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar. Tiza menyebut Bangladesh sebagai contoh negara yang memiliki potensi energi terbarukan serupa dengan Pakistan, tetapi tidak mengambil kebijakan percepatan energi bersih sehingga tetap rentan terhadap kenaikan harga energi.
Menurut dia, dunia kini mulai terbagi antara negara yang bergerak menuju electro-state dan negara yang masih bertahan sebagai petro-state. Negara electro-state adalah negara yang berupaya mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, gas, dan batu bara dengan membangun kapasitas energi terbarukan. Sementara petro-state adalah negara yang masih menggantungkan ekonomi dan energinya pada bahan bakar fosil.
"Pertanyaannya, Indonesia mau jadi electro-state atau petro-state? Ini yang masih belum bisa saya jawab," ujar Tiza.
Ia menyoroti dalam pemaparan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai ketahanan energi yang lebih banyak membahas minyak, gas, batu bara, serta diversifikasi pasokan, tetapi belum banyak menyinggung energi terbarukan dalam pidato pembukaan diskusi. Padahal, menurut Tiza, Indonesia memiliki program pengembangan energi bersih, termasuk target pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt.
"Energi terbarukan tidak disebut sama sekali. Saya agak kaget karena ada program-program energi terbarukan dan perintah langsung mengenai 100 gigawatt solar PV," katanya.
Tiza mengatakan ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global. Minyak, gas, dan batu bara memiliki keterkaitan erat sehingga perubahan harga salah satu komoditas dapat memengaruhi komoditas lainnya. Ketika harga energi melonjak, pemerintah harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk menjaga harga tetap terjangkau melalui subsidi.
Ia mengutip bahwa kenaikan harga minyak mentah sebesar satu dolar AS per barel dapat meningkatkan kebutuhan subsidi energi Indonesia hingga sekitar Rp 6 triliun.
"Kenapa kita terus bergantung pada sesuatu yang sangat volatil ini? Ada hal-hal yang lebih bisa kita prediksi, yaitu energi terbarukan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika