REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Indonesia menegaskan aksi iklim harus diterjemahkan menjadi hasil nyata yang mendukung penurunan emisi sekaligus pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan, hal tersebut menjadi komitmen Indonesia menerjemahkan ambisi perubahan iklim menjadi aksi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities," ujar Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/9/2026).
Dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (25/9/2026), Jumhur mengatakan Indonesia menerjemahkan ambisi iklim melalui pembaruan komitmen nasional untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai Persetujuan Paris, termasuk Enhanced NDC dan Second NDC. Arah kebijakan tersebut ditujukan menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Jumhur mengatakan Indonesia mempercepat aksi iklim di berbagai sektor ekonomi. Pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forestry and Other Land Use (FOLU), Indonesia mendorong peningkatan serapan gas rumah kaca agar lebih besar dibandingkan emisi yang dihasilkan melalui target Net Sink 2030.
Sementara itu, pada sektor limbah, pemerintah memperkuat upaya pengurangan emisi metana melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Transformasi juga dilakukan pada sektor industri.
Menurut Jumhur, pemerintah menempuh dua jalur yang saling melengkapi, yakni mendekarbonisasi industri yang telah ada sekaligus membangun industri rendah karbon sejak awal. Upaya tersebut didukung inovasi dan penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab dengan memanfaatkan potensi formasi geologi serta meningkatkan kapasitas teknologi Indonesia.
Di sektor energi, Indonesia mendorong pengembangan energi terbarukan dalam skala besar, termasuk energi surya dan panas bumi. Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui implementasi B50 biodiesel secara nasional.
Jumhur menambahkan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi bagian dari transformasi industri rendah karbon sekaligus upaya menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
"Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan," katanya.
Selain mitigasi, Indonesia menekankan pentingnya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai risiko perubahan iklim sehingga upaya adaptasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan pengurangan emisi.
Indonesia mengembangkan perlindungan kawasan pesisir, termasuk Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, bersamaan dengan perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir. Pendekatan tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian, infrastruktur, serta keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.
Dengan demikian, aksi iklim Indonesia tidak hanya diarahkan pada penurunan emisi, tetapi juga peningkatan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam forum tersebut, Jumhur juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan bagi negara berkembang. Menurutnya, negara berkembang tidak dapat melakukan transformasi pada skala dan kecepatan yang diperlukan tanpa dukungan pembiayaan yang memadai.
Indonesia, katanya, terus memobilisasi sumber daya domestik dan mengembangkan instrumen nilai ekonomi karbon. Namun, pembiayaan iklim internasional dinilai perlu terjangkau, mudah diakses, dapat diprediksi, dan sepadan dengan besarnya tantangan perubahan iklim.
Dukungan pembiayaan juga perlu mencakup seluruh siklus implementasi kebijakan iklim, mulai dari penyediaan data risiko, perencanaan, penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, hingga transparansi, pemantauan, dan pembelajaran.
Indonesia juga menyerukan peningkatan dukungan terhadap loss and damage, terutama bagi negara berkembang yang rentan terhadap kejadian cuaca ekstrem maupun dampak perubahan iklim yang berlangsung secara perlahan.
Menjelang Conference of the Parties (COP) ke-31 di Antalya, Türkiye, Indonesia mendorong kemajuan dalam implementasi aksi iklim serta peningkatan sasaran kuantitatif kolektif baru untuk pembiayaan iklim atau New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG).
Jumhur mengatakan multilateralisme harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua," ujar dia.
Jumhur mengatakan pesan Indonesia dalam forum tersebut menegaskan aksi iklim harus bergerak dari komitmen menuju implementasi dan dari ambisi menuju hasil nyata. Pendekatan sektoral juga perlu diarahkan menjadi transformasi pembangunan yang terintegrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika