Selasa 10 Oct 2023 11:41 WIB

Indonesia Promosikan Program Ekonomi Biru dalam KTT AIS Forum

Salah satu upaya RI yakni penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempromosikan program ekonomi biru dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum di Bali.

"Khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal implementasi ekonomi biru ada lima kebijakan pokok atau kebijakan yang kami canangkan. Ini kami sampaikan juga ke seluruh peserta AIS Forum," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi yang diterima di Bali, Selasa (10/10/2023).

Baca Juga

Lima kebijakan pokok yang dimaksud, yakni memperluas kawasan konservasi karena menyangkut soal perubahan iklim.

"Jadi bagaimana konservasi laut ini bisa menyerap karbon lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang di darat, sekaligus memproduksi oksigen, dan kemudian sebagai daerah pemijahan secara alami perikanan di laut," ujarnya.

 

Kedua, kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota yang akan segera mulai diterapkan di Indonesia. Adapun aturan PP 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan di Laut telah diterbitkan.

Ketiga adalah mengembangkan perikanan budi daya yang berkelanjutan, baik di perikanan pesisir, perikanan laut dan perikanan darat hal ini untuk mendukung lima komoditas yang harus menjadi unggulan di beberapa tahun yang akan datang, yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan rumput laut. Keempat, kata dia lagi, adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir yang juga berkaitan dengan perubahan iklim.

"Kelima seperti yang pernah disampaikan pada forum internasional, termasuk pada forum AIS tahun lalu bahwa telah dilakukan upaya pembersihan sampah plastik di laut yang melibatkan partisipasi nelayan," ujarnya pula.

Trenggono menuturkan, pembentukan AIS Forum selalu mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut khususnya terkait tata kelola kelautan global yang baik, atau good maritime governance. Adapun terdapat kaitan erat soal keberlangsungan KTT AIS Forum yakni perasaan senasib sepenanggungan untuk menghadapi tantangan yang sama soal perubahan iklim.

Dia menyebut, kerangka legal formal yang dituangkan dalam Leaders Declaration AIS Forum dapat mendorong penguatan AIS Forum menjadi institusi yang lebih formal di masa depan. Kemudian, aspek sumber pendanaan, pengetahuan, dan pengalaman juga patut dipertimbangkan.

Dia juga berharap partisipasi negara-negara yang hadir dalam KTT AIS Forum memiliki cara pandang yang sama dalam mengelola, menjaga dan melindungi laut termasuk sumber daya yang terkandung dengan mengedepankan ekologi sebagai panglima, tetapi pada saat bersamaan turut memperhatikan desakan kepentingan ekonomi.

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement