Kamis 11 Jan 2024 06:30 WIB

Bioenergi Jadi Solusi Transisi Energi, Ini Komentar Tim Kemenangan Paslon Capres-Cawapres

Bioenergi dinilai menjadi solusi 'palsu' dalam transisi energi.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Nora Azizah
Bahan bakar yang bersumber dari biomassa dan biofuel dinilai berdampak negatif baik untuk kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.
Foto: www.freepik.com
Bahan bakar yang bersumber dari biomassa dan biofuel dinilai berdampak negatif baik untuk kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bioenergi, yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi transisi energi, justru banyak menimbulkan polemik di kalangan akademisi dan pengamat lingkungan. Salah satunya Trend Asia yang menilai bahwa bioenergi, seperti yang telah diimplementasikan pemerintah saat ini, hanyalah solusi palsu untuk transisi energi. Menurut analisa mereka, bahan bakar yang bersumber dari biomassa dan biofuel berdampak negatif baik untuk kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat.

Kini, bioenergi juga masuk dalam dokumen visi-misi para pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 mendatang. Lantas bagaimana pandangan setiap paslon mengenai bioenergi yang telah diinisiasi oleh pemerintahan sebelumnya?

Dalam diskusi media bertajuk 'Meneropong Bioenergi di Tangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029' yang diselenggarakan pada Rabu (10/1/2024), perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon memberikan jawaban atas sekelumit masalah bioenergi, sebagai berikut.

 

1. Tim Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar

Irvan Pulungan, tim pemenangan nasional atau Timnas Amin, mengatakan bahwa transisi energi menjadi salah satu fokus utama pasangan Amin. Melalui program “Indonesia Menuju EBT”, transisi energi akan dilakukan melalui diversifikasi energi termasuk bioenergi.

Guna memastikan implementasi bioenergi ke depan tidak hanya menjadi solusi palsu, kata Irvan, pihaknya akan mengedepankan prinsip demokrasi dan keadilan energi. Salah satunya diwujudkan dengan meningkatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hingga implementasi di lapangan.

“Jadi bagaimana kemudian membuatnya tidak lagi rentan terhadap korupsi, perampasan tanah, makanya kemudian partisipasi publik yang berbasis akses informasi, partisipasi, dan keadilan perlu didorong. Dimana perencanaannya lebih memihak kepada warga rentan, yang menurut saya, itu yang hilang dari proses perencanaan lingkungan hidup saat ini,” kata Irvan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement