REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Jepang dan para pejabat partai yang berkuasa sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang subsidi bahan bakar setelah bulan Mei. Langkah ini dilakukan di tengah ekonomi negara yang lesu dan tekanan politik mendorong pengeluaran fiskal yang lebih besar.
Perekonomian Jepang secara tak terduga tergelincir ke dalam resesi pada akhir tahun lalu. Gelarnya sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia telah tergantikan oleh Jerman, dan Jepang harus puas duduk di peringkat empat.
Pemerintah mulai memberikan subsidi kepada pedagang grosir energi untuk menekan harga bensin, minyak tanah, dan bahan bakar lain di dalam negeri pada Januari 2022. Kebijakan itu telah diperpanjang beberapa kali sebagai bagian dari paket fiskal guna mengatasi kenaikan biaya hidup.
Anggota parlemen dari Partai Demokratik Liberal (LDP) yang berkuasa dan mitra koalisinya, Komeito, menyerukan agar subsidi terus diperpanjang, di tengah reaksi politik terhadap pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida atas skandal pendanaan, kata beberapa sumber partai dan pemerintah yang mengetahui masalah tersebut.
Pada bulan Oktober, Kishida mengumumkan perpanjangan program ini hingga akhir April, bersama dengan langkah lain untuk mendukung tagihan listrik dan gas. Efek dari subsidi ini akan menekan inflasi konsumen secara keseluruhan sekitar 1,0 poin persentase dalam empat bulan dari Januari, menurut perkiraan pemerintah.
Lebih dari 6,2 triliun yen (41 miliar dolar AS) telah dihabiskan untuk program subsidi bahan bakar sejauh ini, menurut Badan Pemeriksa Keuangan Jepang.
Beberapa anggota LDP menunjukkan bahwa subsidi bahan bakar fosil tidak selaras dengan tujuan transisi iklim pemerintah. Mereka juga menuntut kejelasan kapan program ini akan diakhiri.
Sementara itu, seorang sumber dari pemerintah mengatakan bahwa subsidi dapat diperpanjang setidaknya sampai musim panas ini. Menurut dia, musim gugur akan menjadi waktu terbaik untuk mengakhiri program subsidi karena permintaan listrik akan menurun.
"Belum ada keputusan mengenai penghentian subsidi. Pemerintah akan mengambil keputusan mengenai kebijakan ini setelah bulan April, dengan mempertimbangkan harga energi,” kata Menteri Keuangan Shunichi Suzuki seperti dilansir Reuters, Sabtu (17/2/2024).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
