REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) menyampaikan komitmennya untuk senantiasa ikut dalam upaya percepatan transisi energi di Indonesia. BUMN setrum ini menyatakan saat ini tengah menyusun rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) terbaru.
Dalam Katadata Sustainability for The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8/2024), Executive Vice President (EVP) Perencanaan Sistem Ketenagalistrikan PLN, Warsono, menyatakan draf terbaru ini akan merevisi RUPTL 2021-2030.
Dalam RUPTL teranyar, PLN membidik penambahan porsi pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 75 persen dari sebelumnya 51 persen. Adapun, sekitar 25 persen lainnya berasal dari pembangkit berbasis gas.
“Tentu ini berangkat dari komitmen PLN untuk mempercepat transisi energi demi mencapai nol emisi bersih,” kata Warsono dalam sesi bertajuk Fast-Tracking the Green Power Energy: A Bold Acceleration.
Dia menyebut RUPL terbaru ini akan menjadi yang terhijau sepanjang sejarah perseroan. Menurut dia, PLN pun tengah menyiapkan strategi transisi energi dengan mengidentifikasi berbagai potensi EBT di dalam negeri. Misalnya, pembangkit listrik tenaga air (PLT) yang dapat menjadi base load renewable energy. Rencananya, PLN akan membangun PLTA dengan kapasitas sebesar 13-14 Gigawatt.
PLN akan membangun pula pembangki listrik tenaga surya (PLTS), serta pembangkit listrik tenaga bayu atau angin dengan potensi kapasitas masing-masing sebesar 5 Gigawatt.
“Jadi ke depan kami membangun EBT itu sesuai dengan resources yang ada di Indonesia. Semua EBT kami optimalkan dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan,” ujar Warsono.
Meski begitu, Warsono menyatakan bahwa PLN telah mengidentifikasi sejumlah tantangan untuk menyediakan energi hijau. Tantangan mismatch antara lokasi suplai EBT dengan wilayah permintaan pun bisa jadi contoh.
Misalnya, PLN telah memetakan potensi suplai energi dari pembangkit geothermal mayoritas berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Adapun, permintaan energi terbesar datang dari Jawa.
“Karena itu, kami akan membangun teknologi green enabler untuk sistem transmisi yang besar dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Batam, Bali, dan seterusnya sehingga nanti renewable energy itu bisa kita maksimalkan,” kata Warsono.
Selain itu, tantangan lain datang dari pendanaan untuk mendukung pembangunan pembangkit hijau. Menurut Warsono, ke depan PLN akan lebih banyak memanfaatkan pendanaan dari swasta.
Dia menambahkan PLN akan memanfaatkan pula pendanaan dari global, salah satunya melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Menurut dia, PLN bersama pemerintah siap bekerja sama untuk segera melaksanakan proyek transisi energi yang masuk dalam skema tersebut.
“Sekarang sudah mulai bergerak ke arah bagaimana untuk mengeksekusi karena bagaimanapun memulai sesuatu yang besar dimulai dari roadmap yang kuat Dan salah satu yang perlu kita persiapkan ke depannya adalah terkait dengan regulasi transisi energi,” ujarnya.
Di luar itu, PLN menyampaikan kembali komitmennya untuk mendukung langkah pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Warsono memastikan PLN tidak akan menambah pembangkit berbasis batu bara tersebut, kecuali jika sudah masuk dalam fase proses konstruksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika