Selasa 13 Aug 2024 12:15 WIB

Perhutani Perbaiki Tata Kelola Kehutanan lewat Perhutanan Sosial

Program Perhutanan Sosial yang dijalankan perusahaan juga mendapat apresiasi.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Perhutani
Foto: ist
Perhutani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Perhutani berkomitmen mendukung pemerintah terkait tata kelola lingkungan dan kehutanan. Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro mengatakan BUMN yang bergerak di sektor kehutanan terus mengembangkan kemitraan bersama masyarakat desa hutan melalui program kemitraan kehutanan Perhutani produktif.

"Program Perhutanan Sosial dinilai mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola hutan bersama negara," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Baca Juga

Wahyu mengatakan hal ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam mendukung program pemerintah. Wahyu menyampaikan program Perhutanan Sosial yang dijalankan perusahaan juga mendapat apresiasi dari pemerintah dalam Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Terbarukan (LIKE) 2 di Jakarta Convention Center (JCC).

"Pada gelaran kali ini, tiga kemitraan Perhutani juga mendapatkan penghargaan langsung dari Menteri LHK di malam penghargaan Festival LIKE 2," kata Wahyu.

Festival LIKE merupakan acara tahunan yang fokus pada isu lingkungan hidup, iklim, kehutanan, dan energi terbarukan ini semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Puncak acara ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Hutan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), Sawit Rakyat, serta sertifikat layanan dana lingkungan kepada 15 perwakilan masyarakat oleh Presiden Joko Widodo. Tercatat ada 200 orang dari lima Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) penerima Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Perhutani baik skema Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) maupun Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) pada agenda penyerahan secara simbolis.

Mengusung tema 10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Festival LIKE 2 2024 menyoroti tiga hal utama, yaitu teknologi ramah iklim, partisipasi publik, akses dana lingkungan. Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan pemerintah dalam satu dekade terakhir telah melakukan kerja lingkungan dengan responsif, adaptif dan progresif yang diwujudkan dengan upaya perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan.

"Selama kurun waktu 10 tahun terakhir pada dua masa periode pemerintahan administrasi 2014-2019 dan 2019-2024, kerja pemerintah bidang lingkungan hidup secara responsif, adaptif dan progresif terus dilakukan dengan upaya perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan," kata Siti Nurbaya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement