Selasa 13 Aug 2024 16:56 WIB

Adaro dan Pemerintah Kabupaten Balangan Wujudkan Desa Zero Stunting

Upaya penanganan stunting perlu dilakukan dengan kolaborasi pentahelix.

Kegiatan Gebyar anak Balangan sehat sekaligus deklarasi bebas stunting yang digelar Adaro Group bekerja sama dengan Pemkab Balangan, Senin (22/7/2024), di Desa Lok Batung Kecamatan Paringin, Kalimantan Selatan.
Foto: ANTARA/HO-Adaro
Kegiatan Gebyar anak Balangan sehat sekaligus deklarasi bebas stunting yang digelar Adaro Group bekerja sama dengan Pemkab Balangan, Senin (22/7/2024), di Desa Lok Batung Kecamatan Paringin, Kalimantan Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) bersama Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, mewujudkan desa bebas stunting di Desa Lok Batung, serta pada lima desa yang hanya menyisakan satu hingga dua orang balita stunting, yaitu Desa Aniungan, Puyun, Murung Ilung, Tariwin dan Kasai.

"Upaya penanganan stunting perlu dilakukan dengan kolaborasi pentahelix bersama pemangku kepentingan di antaranya pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media sehingga diharapkan dengan adanya kolaborasi ini dapat mempercepat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah," kata Divisional Head CSR PT Adaro Energy Indonesia Tbk Okty Damayanti di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Sejak 2022, Adaro berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan angka stunting di sekitar wilayah operasional Adaro. Adaro melalui pilar corporate social responsibility (CSR) mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting demi menciptakan generasi yang unggul dan berkualitas di masa yang akan datang agar mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Masalah stunting ini memerlukan kolaborasi dengan memastikan seluruh aspek terkaitnya disiapkan dalam kondisi terbaik," tuturnya.

Tidak hanya intervensi spesifik yang berkaitan langsung dengan peningkatan gizi dan kesehatan, intervensi sensitif yang merupakan aspek pendukung untuk keberhasilan penurunan angka stunting juga harus ditangani, misalnya akses kepada air bersih dan sanitasi serta pilar lainnya yang termasuk di dalam pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Budiono Subambang mengatakan, pihak swasta memiliki peran penting dalam penanganan stunting di Indonesia, sebab mereka memiliki sumber daya, kapabilitas, dan jangkauan yang dapat digunakan untuk menurunkan angka stunting.

"Menangani stunting melalui CSR bukan hanya merupakan kewajiban moral bagi perusahaan, tetapi juga merupakan investasi strategis yang dapat membawa manfaat jangka panjang bagi perusahaan, masyarakat sekitarnya, dan negara," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement