REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Dampak perubahan iklim yang semakin terasa menuntut negara-negara di dunia untuk mengambil langkah mitigasi serta adaptasi. Dunia bisnis memegang peranan penting dalam mengatasi perubahan iklim, yang salah satunya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Environmental, Social, Governance (ESG) dalam menjalankan praktik bisnisnya.
Penerapan prinsip ESG juga menjadi perhatian bagi dunia usaha di Thailand. Republika berkesempatan menghadiri perhelatan "ESG Symposium 2024: Driving Inclusive Green Transtion yang" digelar di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, Senin (30/9/2024).
Presiden dan CEO Siam Cement Group (SCG) Thammasak Sethaudom dalam simposium tersebut mengatakan, selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan dari semua sektor telah menyatukan upaya dan gagasan. "Gagasan itu untuk mengidentifikasi strategi yang segera mendorong Thailand menuju masyarakat rendah karbon," kata Thammasak.
Simposium itu menghasilkan inisiatif serta sejumlah rekomendasi aksi yang dikumpulkan dan dipresentasikan kepada Pemerintah Thailand untuk mempercepat implementasi melalui dua bidang utama. Pertama adalah transisi ke energi ramah lingkungan sambil mendorong ekonomi sirkular. Kedua, memanfaatkan ‘Saraburi Sandbox’, yang merupakan kota model rendah karbon pertama di Thailand.
Inisiatif-inisiatif itu dirangkum menjadi empat rekomendasi utama. Rekomendasi aksi pertama adalah menghilangkan hambatan hukum dan peraturan. Pemerintah Thailand diminta mempercepat liberalisasi perdagangan energi ramah lingkungan melalui modernisasi jaringan listrik, sehingga semua sektor dapat mengakses energi ramah lingkungan dengan lebih mudah.
Untuk proyek energi bersih berskala besar, sistem penyimpanan energi diperlukan untuk meningkatkan stabilitas. Pemerintah Thailand juga dituntut membuat undang-undang yang komprehensif mengenai ekonomi sirkular, yang mencakup keseluruhan sistem untuk mendorong konsumsi berkelanjutan.
Terkait konsumsi berkelanjutan, produsen didorong untuk merancang produk menggunakan bahan alternatif atau daur ulang dan mengelola limbah secara efektif. Langkah-langkah insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, juga harus dilaksanakan bersamaan dengan dukungan untuk penelitian dan pengembangan inovasi terkait.
Selain itu, Pemerintah Thailand mendorong kebijakan 'Prioritas Hijau', dengan menekankan penggunaan produk ramah lingkungan, dimulai dengan pengadaan sektor publik untuk mendorong adopsi produk ramah lingkungan dan menciptakan ekosistem yang kuat.
Rekomendasi aksi kedua adalah mempromosikan akses terhadap pembiayaan ramah lingkungan. Pemerintah harus mendukung alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia di dunia usaha agar mereka dapat memperoleh standar sertifikasi karbon internasional. Selain itu, lembaga-lembaga dalam negeri harus dibentuk untuk mensertifikasi standar-standar tersebut, sehingga membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kredit karbon.
“SCG siap berperan sebagai mentor, memberikan dukungan dan menjadi penghubung untuk membina kerja sama berbagai sektor,” kata Thammasak.
Rekomendasi ketiga yang dihasilkan dalam simposium ini adalah meningkatkan teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan. Pemerintah Thailand diminta mendukung penggunaan dan pengembangan sistem penyimpanan energi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan.
Infrastruktur yang ada pun harus ditingkatkan dan infrastruktur ramah lingkungan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti memanfaatkan kembali ruang-ruang yang tidak terpakai untuk produksi energi ramah lingkungan. Infrastruktur jaringan listrik juga harus ditingkatkan untuk mendukung transisi menuju energi ramah lingkungan.
Selain itu, efisiensi pemilahan sampah ditingkatkan dengan mendorong pemisahan sampah basah dan kering. Hal ini dapat dicapai dengan mendirikan pusat pemilahan dan pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi tepat guna, seperti teknologi pemisahan sampah dan sistem pengolahan sampah.
Adapun rekomendasi keempat memperkuat kemampuan beradaptasi dan kapabilitas usaha kecil dan menengah (UKM). Upaya ini difokuskan pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja tentang energi ramah lingkungan untuk mengurangi biaya. Langkah lainnya mendorong penerapan inovasi dan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomasi yang akan membantu meningkatkan daya saing UKM. Membangun jaringan kolaboratif antar berbagai sektor juga penting untuk lebih meningkatkan daya saing UKM.
“Namun, usulan ini akan memberikan hasil yang lebih nyata dan lebih sesuai dengan konteks Thailand jika pemerintah terus mendukung 'Saraburi Sandbox', kota model rendah karbon,” kata Thammasak.
Wakil Perdana Menteri Thailand....(Baca halaman berikutnya)
Ikuti Whatsapp Channel Republika