REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Para ilmuwan dan pejabat PBB mengeluarkan peringatan keras tentang dampak perubahan iklim yang kian mengerikan dan pentingnya pemimpin dunia segera mengambil tindakan. Direktur Sains Union of Concerned Scientists Brenda Ekwurzel mengkritik keras langkah pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghapus program informasi iklim daring.
"Upaya untuk menyembunyikan ilmu iklim dari publik tidak akan menghentikan kita dari merasakan dampak buruk perubahan iklim," kata Ekwurzel seperti dikutip dari the Guardian, Rabu (19/3/2025).
Trump menghentikan program berbagi data kualitas udara yang dikumpulkan kedutaan dan konsulat AS di seluruh dunia. Data ini dianggap krusial untuk memantau kualitas udara global dan meningkatkan kesehatan masyarakat.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan, penghentian ini disebabkan oleh pengetatan anggaran, meskipun mereka berjanji akan melanjutkan berbagi data jika anggaran dipulihkan.
Penghentian program ini, yang merupakan bagian dari upaya pemangkasan anggaran pemerintah Presiden Trump, akan berdampak signifikan terhadap pemantauan kualitas udara di berbagai negara, terutama di negara berkembang yang bergantung pada data AS sebagai referensi.
Ekwurzel menekankan pentingnya para pemimpin dunia untuk mengambil tindakan, bukan mengurangi perlindungan lingkungan dan bantuan bencana, mengorbankan kesehatan masyarakat demi keuntungan industri bahan bakar fosil, dan memangkas lembaga yang membantu membentuk landasan ilmiah pengetahuan iklim global.
Profesor oseanografi fisik Potsdam Institute for Climate di Jerman Stefan Rahmstorf menambahkan pemanasan global terus berlanjut tanpa henti, sesuai dengan prediksi sejak tahun 1980-an. "Menambah penderitaan jutaan orang," kata Rahmstorf.
Ia menekankan satu-satunya cara untuk menghentikan tren pemanasan global adalah dengan meninggalkan bahan bakar fosil. Rahmstorf juga menyoroti peran penyebaran informasi palsu dan kekuatan lobi industri bahan bakar fosil sebagai penghalang utama untuk mengatasi perubahan iklim.
Dalam laporan iklim tahunannya, Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) melaporkan sepanjang 2024 terjadi 151 peristiwa cuaca ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya WMO menetapkan 2024 sebagai tahun terpanas sejak pencatatan dilakukan.
Sekretaris Jenderal WMO, Prof Celeste Saulo, menggambarkan laporan tersebut sebagai peringatan tentang meningkatnya risiko pemanasan global terhadap kehidupan dan mata pencarian.
Saulo mengatakan WMO dan komunitas global meningkatkan upaya untuk memperkuat sistem peringatan dini dan layanan iklim untuk membantu masyarakat lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
Dia menyoroti hanya setengah dari semua negara di dunia yang memiliki sistem peringatan dini yang memadai dan menekankan perlunya investasi dalam layanan cuaca, air, dan iklim.
Laporan WMO juga menyoroti langkah pemerintahan Trump memberhentikan 1.300 staf Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA) dan mengancam memecat 1.000 orang lainnya. Para ahli memperkirakan setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan untuk memperkuat ketahanan iklim menghemat 13 dolar AS biaya pemulihan dan perbaikan usai bencana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika