REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan dua program kerja sama untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan memperluas perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Inisiatif ini merupakan bagian dari implementasi Peta Jalan Indonesia untuk Akselerator Global Pekerjaan dan Perlindungan Sosial yang didukung Sekjen PBB.
Total dana yang dikucurkan mencapai 3,15 juta dolar AS. Dana tersebut akan mendanai dua program utama, yaitu penguatan sistem perlindungan sosial dan keterampilan kerja yang adaptif, serta perluasan inklusi penyandang disabilitas dalam ketenagakerjaan sepanjang siklus kehidupan.
“Peta Jalan Akselerator Global Indonesia dan program-program gabungannya mendukung tiga prioritas nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 dan sejalan dengan quick-win Presiden,” ujar Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam pernyataan resmi, Selasa (10/6/2025).
Tiga prioritas yang dimaksud mencakup pengembangan ekonomi digital, hijau, dan biru; peningkatan pendidikan vokasi, pemberdayaan perempuan, pemuda, lansia, dan penyandang disabilitas; serta sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
Indonesia menjadi salah satu dari enam negara pelopor Akselerator Global di kawasan Asia Pasifik. Program ini didukung oleh sejumlah lembaga internasional seperti ILO, UNICEF, UNDP, dan Bank Dunia, serta dibiayai melalui Dana SDG Bersama dengan kontribusi dari 20 negara dan Uni Eropa.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyebut program ini akan memperluas perlindungan sosial dan membuka peluang kerja layak yang lebih luas.
“Dengan membangun sistem perlindungan sosial modern dan keterampilan berbasis industri, inisiatif ini menyasar mereka yang paling rentan, termasuk penyandang disabilitas,” kata Gita.
Program bersama ini juga akan menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk reformasi skema perlindungan sosial, mengidentifikasi kebutuhan keterampilan digital dan hijau, serta memperkuat sistem pembelajaran sepanjang hayat.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan program ini berdampak nyata. “Kami ingin memastikan kebijakan afirmatif untuk perlindungan sosial, pengembangan keterampilan, dan inklusi benar-benar berjalan,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika