REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meluncurkan Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan pada Kapal Perikanan. Inisiatif yang didukung Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) ini bertujuan memperkuat perlindungan pekerja sektor perikanan.
Peresmian dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, mewakili Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada 2 Mei 2025.
Industri perikanan menjadi salah satu penopang ekonomi Kaltara, dengan lebih dari 16.400 awak kapal dan 11.117 kapal penangkap ikan, mayoritas berukuran kecil di bawah 5 Gross Tonnage (GT). Tim pengawas diharapkan memberi perlindungan lebih kuat bagi awak kapal, terutama di skala kecil yang rentan menghadapi kondisi kerja tidak layak.
“Mekanisme pengawasan yang kuat dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesejahteraan industri perikanan. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan martabat, keselamatan, dan kesempatan bagi semua awak kapal,” kata Gubernur Zainal dalam pidato yang dibacakan Robby, dikutip dari pernyataan ILO, Selasa (9/9/2025).
Anggota tim berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka bertugas memperkuat regulasi ketenagakerjaan, meningkatkan koordinasi pengawasan, hingga mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi.
Pembentukan tim ini bagian dari program regional ILO “Ship to Shore Rights Asia Tenggara: Migrasi Aman untuk Pekerjaan Layak dalam Ekonomi Biru” yang didanai Uni Eropa dan melibatkan IOM serta FAO. Program ini menargetkan rantai pasok perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan di Asia Tenggara.
Spesialis Pasar Kerja dan Ketenagakerjaan ILO, Diego Rei, menyebut langkah ini selaras dengan Konvensi Pengawasan Ketenagakerjaan ILO 1947 (No. 81). “Kami berharap langkah ini mempercepat pencapaian pekerjaan layak di sektor perikanan Indonesia,” ujarnya.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi, menambahkan Kaltara menjadi provinsi kedua yang membentuk tim pengawas bersama, setelah Jawa Tengah pada 2023.
"UE bangga dapat mendukung upaya Indonesia dalam mempromosikan pekerjaan layak bagi awak kapal perikanan dan mendorong ekonomi biru yang lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.
Peluncuran tim ini bertepatan dengan peringatan 75 tahun keanggotaan Indonesia di ILO serta kelanjutan kerja sama pemerintah pusat dalam memperkuat pengawasan ketenagakerjaan di sektor perikanan.
Sebagai tindak lanjut, tim akan mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berbasis aksi partisipatif di Pelabuhan Perikanan Tarakan, Rabu (10/9/2025). Pelatihan ini menekankan solusi praktis dan murah untuk meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan nelayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika