REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menjadi pembicara utama dalam forum Asia Climate Solutions Pavilion yang diselenggarakan oleh Swaniti Initiative di sela-sela Conference of the Parties (COP30) UNFCCC di Belem, Brazil.
Dalam forum tersebut, Eddy menegaskan bahwa Indonesia siap memimpin aksi iklim Asia melalui transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, dan investasi berkelanjutan.
“Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pusat solusi iklim global. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa—hutan, gambut, dan mangrove yang mampu menyerap miliaran ton CO₂. Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat menjadi fondasi ekonomi karbon yang berkeadilan,” ujarnya.
Eddy menjelaskan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai inti strategi pembangunan nasional.
“Visi Presiden Prabowo sangat jelas: mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, dan mencapai net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam paparannya, Ia juga menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 sebagai tonggak penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia.
“RUPTL hijau ini akan menambah 53 gigawatt kapasitas energi dari sumber terbarukan, mulai dari surya, hidro, panas bumi, angi hingga penyimpanan batere. Implementasinya akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menyumbang hingga 0,7 persen pertumbuhan PDB per tahun,” jelasnya.
Politikus PAN ini menekankan, disamping transisi energi, Indonesia memiliki target menurunkan emisi CO2 sebagai aksi penanganan iklim yang akan menghasilkan peluang ekonomi karbon yang besar.
“Selama ini, koordinasi lintas kementerian sering menjadi hambatan di sektor ekonomi karbon. Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), kita akhirnya memiliki payung kebijakan yang menyatukan tata kelola karbon nasional. Ini langkah besar menuju efisiensi dan kepastian investasi,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy menegaskan peran strategis parlemen dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. “MPR berkomitmen memastikan agar seluruh legislasi terkait energi dan iklim selaras dengan RPJMN dan visi Net Zero 2060. Kami juga terus memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil agar implementasi kebijakan benar-benar inklusif dan transparan,” ujarnya.
Eddy turut menyoroti peran aktor non-negara dalam mendukung transisi rendah karbon, terutama di negara-negara Global South.
“Kita menyaksikan transformasi besar: dari sekadar advokasi menjadi kolaborasi nyata. Filantropi, lembaga keuangan, dan industri kini bergerak bersama mendorong inovasi dan pembiayaan transisi energi yang lebih adil,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia terus membangun reputasi di pasar karbon global melalui pengakuan standar internasional seperti Gold Standard, Verra, Plan Vivo, dan GCC. “Dengan adanya Peraturan Presiden 110/2025, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang membuat pengakuan global lebih mudah dan efisien. Ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya mengikuti pasar, tapi ikut membentuknya,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Anggota DPR RI Komisi XII ini menegaskan langkah konkret yang akan dilakukan Indonesia dalam 18 bulan ke depan.
“Kita harus berani mengambil langkah cepat dengan mempercepat elektrifikasi nasional. Ini bukan hanya soal emisi, tapi tentang membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing industri, dan memperkuat kedaulatan energi nasional,” ujarnya.
“Kita juga perlu memperdalam kerja sama energi di kawasan ASEAN. Melalui integrasi ASEAN Power Grid dan kolaborasi investasi hijau, Indonesia bisa menjadi motor penggerak transisi energi di Asia Tenggara. Dengan begitu, kita tidak hanya menjembatani ambisi global dan implementasi lokal, tapi juga menunjukkan kepemimpinan nyata Indonesia di panggung iklim dunia,” pungkas Wakil Ketua Umum PAN tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika