
Oleh : Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS (Konsultan ESG-Keberlanjutan di Trisakti Sustainability Center & Anggota IS2P dan ICSP)
REPUBLIKA.CO.ID, Tahun 2025 akan dicatat dengan tinta hitam dalam sejarah lingkungan hidup Indonesia. Bukan sebagai tahun pencapaian, melainkan sebagai sebuah “tahun peringatan” (year of warning) yang menyakitkan bagi kesadaran kolektif bangsa.
Bencana hidrometeorologi katastrofik yang melanda wilayah Sumatera—khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—di pengujung tahun ini bukan sekadar amarah alam biasa. Ia adalah pesan keras yang dikirimkan oleh bumi yang lelah menanggung beban melampaui kapasitasnya.
Angka-angka yang tersaji di hadapan kita bukan sekadar statistik dingin, melainkan nyawa dan masa depan yang terenggut. Data resmi mencatat 1.059 kematian terkonfirmasi, dengan ratusan lainnya dinyatakan hilang, tertimbun material longsor atau hanyut terbawa arus deras.
Lebih dari 645.000 warga terpaksa menjadi pengungsi di tanah kelahirannya sendiri. Kerugian ekonomi yang tercatat mencapai angka fantastis, yakni Rp 86,9 triliun atau setara 5,23 miliar dolar AS. Angka ini meluluhlantakkan klaim keuntungan ekonomi sesaat yang selama ini digadang-gadang dari sektor ekstraktif di wilayah tersebut.
Narasi publik mungkin terfokus pada anomali cuaca ekstrem bernama Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka. Benar, siklon tersebut membawa curah hujan dengan intensitas di luar kebiasaan. Namun, sebagai praktisi keberlanjutan, finansial, dan produktivitas, saya harus mengatakan hal yang pahit: hujan hanyalah pemicu (trigger). Akar masalah sesungguhnya (root cause) adalah kerentanan lanskap yang telah kita ciptakan sendiri secara sistematis selama dua dekade terakhir.