REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI — Direktur Jenderal International Renewable Energy Agency (IRENA) Francesco La Camera menegaskan rencana Amerika Serikat menarik diri dari keanggotaan IRENA tidak akan memengaruhi komitmen lembaganya dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara dan negara berkembang lainnya. Menurut La Camera, tidak ada alasan untuk menganggap penarikan tersebut berdampak langsung pada kawasan tertentu.
Pernyataan itu disampaikan dalam media roundtable di sela Sidang Majelis Umum ke-16 IRENA yang menjadi bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week di Abu Dhabi, Ahad (11/1/2026). “Kami tidak melihat dampak pada kawasan tertentu,” ujarnya.
La Camera menekankan proses pengunduran diri Amerika Serikat belum final karena baru sebatas memorandum presiden dan IRENA belum menerima keputusan resmi. Hingga dokumen penarikan diserahkan secara formal, Amerika Serikat tetap berstatus anggota penuh dengan seluruh hak dan kewajiban, termasuk kewajiban membayar kontribusi.
Meski demikian, IRENA mulai menjajaki sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran. Jika celah pendanaan belum tertutup, Dewan IRENA akan mempertimbangkan revisi anggaran.
“Kami sedang mencari cara untuk menutup celah pendanaan, termasuk bekerja sama dengan berbagai entitas lain,” kata La Camera.
Ia menegaskan negara-negara berkembang, termasuk di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas utama IRENA karena kawasan ini mencatat pertumbuhan permintaan energi tercepat dan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil. “Jika kita tidak mengintervensi permintaan energi di kawasan ini, itu akan berdampak buruk bagi transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris,” katanya.
La Camera mengakui potensi keluarnya Amerika Serikat sangat disesalkan mengingat perannya sebagai kekuatan besar dan mitra kerja sama penting bagi IRENA. “Ini sangat disesalkan, tetapi politik kadang membawa kita pada situasi seperti ini. Kami harus menerimanya dan berupaya bekerja lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana menarik negaranya dari 66 organisasi PBB dan lembaga internasional, termasuk kerja sama di bidang perubahan iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi.
Dalam memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu (7/1), Trump menyebut keputusan itu diambil setelah peninjauan terhadap organisasi, konvensi, dan perjanjian yang dinilai bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika