Oleh : Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CSRA, CGPS, CPS (Konsultan ESG–Keberlanjutan &Produktivitas di Trisakti Sustainability Center (TSC), Co-Founder IS2P).
REPUBLIKA.CO.ID, Visi “Indonesia Emas 2045” adalah cita-cita luhur bangsa untuk merayakan satu abad kemerdekaan sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur, dengan target PDB per kapita menembus 30.000 dolar AS. Untuk mencapainya, mesin ekonomi kita harus berlari kencang.
Pasca badai pandemi COVID-19 yang sempat memukul PDB ke titik terendah dengan kontraksi 2,07 persen pada 2020, perekonomian Indonesia berhasil bangkit dan menunjukkan ketangguhan. BPS mencatat rekor pertumbuhan 5,31 persen pada 2022 akibat ledakan ekspor komoditas serta menjaga stabilitas pertumbuhan rata-rata 5 persen pada periode 2021–2025.
Namun, di balik narasi optimisme makroekonomi tersebut, tersimpan sebuah kerapuhan struktural yang tidak bisa diabaikan. Laporan International Institute for Management Development (IMD) melalui World Competitiveness Yearbook 2025 menyajikan realitas pahit: peringkat daya saing Indonesia merosot tajam dari posisi ke-27 pada 2024 menjadi posisi ke-40 pada 2025 di tingkat global. Penurunan tajam ini merupakan alarm bahaya yang menandai bahwa reformasi struktural adalah urgensi absolut.
Akar permasalahan dari anjloknya daya saing bermuara pada satu penyakit kronis: rendahnya produktivitas tenaga kerja. Saat ini, output produktivitas tenaga kerja Indonesia tertahan di angka sekitar 32.384 dolar AS per pekerja berdasarkan World Competitiveness Ranking (WCR) yang dikutip oleh IDN Financials. Bandingkan dengan negara tetangga di ASEAN; produktivitas Malaysia telah mencapai 77.352 dolar AS (2,4 kali lipat), sementara Singapura mencapai 196.237 dolar AS per pekerja (6,1 kali lipat).
Fakta ini menelanjangi kenyataan bahwa model pembangunan yang sekadar bertumpu pada keunggulan biaya (cost competitiveness), seperti upah buruh murah dan eksploitasi sumber daya alam, tidak lagi memadai untuk membawa Indonesia melompat ke level ekonomi yang lebih tinggi.
Bom Waktu Demografi dan Paradoks Pasar Kerja
Waktu tidak berpihak pada kita. Indonesia saat ini berada pada puncak bonus demografi, di mana lebih dari 60 persen populasi berada pada usia produktif (15–64 tahun) dengan rasio ketergantungan (dependency ratio) pada titik terendah secara historis. Ini merupakan peluang monumental (demographic dividend) yang secara teoritis mampu menyuntikkan tambahan pertumbuhan PDB 1–2 poin persentase setiap tahun.
Namun, peluang ini juga merupakan bom waktu yang detaknya kian kencang. Proyeksi demografis menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif akan mulai menyusut relatif menjelang 2040. Artinya, Indonesia hanya memiliki landasan pacu sekitar 15 tahun (2026–2040) untuk lepas landas.
Sayangnya, kualitas mesin pendorong masih bermasalah. Indonesia dihadapkan pada paradoks pasar kerja, di mana sekitar 57–60 persen dari total tenaga kerja—atau setara puluhan juta orang—masih terperangkap di sektor informal. Pekerja informal ini beroperasi pada zona produktivitas yang sangat rendah, minim perlindungan sosial, serta terisolasi dari akses pelatihan formal.
Di sisi lain, dunia kerja sedang dihantam gelombang disrupsi teknologi 4.0. World Economic Forum (WEF) meramalkan bahwa pada 2030 sekitar 85 juta pekerjaan akan terdisrupsi oleh mesin algoritma artificial intelligence (AI), sementara 97 juta pekerjaan dengan kompetensi baru akan tercipta.
Kesenjangan infrastruktur digital dan lemahnya investasi inovasi memperparah keadaan. Indonesia tercatat hanya mengalokasikan sekitar 0,28 persen PDB untuk research and development (R&D), angka yang sangat kecil dibandingkan Korea Selatan (4,9 persen) atau Malaysia (1,3 persen). Akibatnya, kemampuan inovasi berjalan lambat dan adopsi teknologi baru kerap tersendat.
TFP dan Green Productivity: Paradigma Baru Daya Saing
Jika ingin mengubah nasib, Indonesia harus berani mengubah paradigma. Transformasi ekonomi tidak lagi bisa dicapai sekadar dengan menyuntik modal dan menambah jumlah tenaga kerja.
Senjata utama di masa depan adalah Total Factor Productivity (TFP). TFP merupakan ukuran efisiensi teknologi dan organisasi yang mencerminkan sejauh mana kemampuan mengelola inovasi, teknologi, serta sistem manajerial. Pertumbuhan TFP menunjukkan realokasi sumber daya secara cerdas dari sektor yang kurang produktif menuju sektor bernilai tambah tinggi.
Oleh karena itu, pengukuran produktivitas berbasis bukti melalui metode TFP harus menjadi kerangka kerja wajib bagi industri nasional.
Selain TFP, arus besar transisi menuju ekonomi rendah karbon mendesak industri untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan. Di sinilah pendekatan Green Productivity (GP) yang digagas Asian Productivity Organization (APO) menjadi sangat vital.
Transisi Indonesia membuka peluang bagi penciptaan jutaan lapangan kerja hijau (green jobs). Inisiatif perluasan ruang lingkup Green Productivity dalam rantai nilai industri tidak sekadar melestarikan lingkungan, tetapi juga memastikan efisiensi bisnis tetap tangguh di tengah persaingan perdagangan global.
Bappenas dan Kementerian Ketenagakerjaan telah meletakkan pijakan penting melalui Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029. Langkah ini didukung kehadiran Professional Certification Agency for Productivity (PCAP) Indonesia sebagai ekosistem penjaga mutu standar internasional.
PCAP Indonesia secara progresif mulai melahirkan Certified Green Productivity Specialists (CGPS) dan Certified Productivity Specialists (CPS) dari berbagai latar belakang, mulai dari sektor swasta hingga akademisi. Para ahli inilah yang diharapkan menjadi motor penggerak transformasi budaya produktivitas nasional di tingkat akar rumput.
Ikuti Whatsapp Channel Republika