REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perwakilan komunitas dari enam agama di Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dan Piagam Pembentukan Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Indonesia di The Hermitage Hotel, Jakarta, Senin (27/7/2026). Forum yang digagas Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA) itu dibentuk untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan aksi bersama dalam menghadapi dampak krisis iklim.
Direktur Eksekutif AYANA Rizal Algamar mengatakan perubahan iklim bukan lagi isu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya telah dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari banjir, perubahan musim, penurunan hasil panen, kenaikan biaya hidup, hingga ketidakpastian pendapatan keluarga.
Karena itu, menurut Rizal, tantangan utama bukan sekadar memperbanyak informasi mengenai perubahan iklim, melainkan membangun pemahaman masyarakat agar mampu memimpin aksi nyata di lingkungannya masing-masing.
"Tantangan kita bukan hanya menyampaikan lebih banyak informasi. Tantangan kita adalah membuat aksi iklim dipahami, dipercaya, dimiliki, dan dipimpin oleh masyarakat," kata Rizal.
Ia menegaskan, menjaga kelestarian bumi bukan merupakan agenda yang datang dari luar, melainkan bagian dari nilai-nilai yang telah lama diajarkan dalam setiap tradisi keagamaan. Sekretariat Bersama, kata dia, dibentuk bukan untuk mengambil alih peran organisasi keagamaan, melainkan menjadi ruang berbagi pengetahuan, memperkuat kemitraan, dan mengonsolidasikan gerakan bersama.
"Masyarakat juga perlu mengetahui dukungan apa yang harus mereka terima. Intinya, melalui integrasi teologi, ekologi, dan ekonomi, kami berharap masyarakat semakin mampu mengkomunikasikan aksi-aksi iklim yang mereka rencanakan sendiri di komunitas masing-masing sehingga suara mereka semakin didengar," ujarnya.
Gagasan pembentukan forum tersebut lahir dari rangkaian focus group discussion yang diselenggarakan AYANA bersama enam komunitas agama pada Maret hingga April 2026. Diskusi yang melibatkan lebih dari 200 peserta itu diikuti perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN).
Hasil diskusi menemukan berbagai praktik baik yang telah dilakukan komunitas lintas agama, mulai dari pengembangan rumah ibadah ramah lingkungan, pengelolaan sampah, restorasi ekosistem, pendidikan ekoteologi, hingga filantropi hijau. Namun, berbagai inisiatif tersebut dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terhubung dalam satu jejaring kolaborasi yang sistematis.
Kolaborasi Lintas Iman Dinilai Memiliki Landasan Keagamaan
Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdullah Syamsul Arifin menilai kerja sama lintas iman dalam menjaga lingkungan memiliki landasan yang kuat dalam ajaran agama.
"Kami memandang kerja bersama lintas iman dari seluruh komunitas umat manusia dalam menjaga bumi yang dianugerahkan Allah untuk kepentingan manusia merupakan panggilan iman yang dapat kita kontekstualisasikan dalam kehidupan kemanusiaan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika