Rachmat mengatakan pemerintah telah mengoordinasikan langkah antisipasi lintas sektor, mulai dari pertanian, pencegahan kekeringan, karhutla, kesehatan, energi, hingga sumber daya air. Menurut dia, kesiapsiagaan seluruh kementerian dan lembaga menjadi kunci agar dampak El Nino tidak mengganggu stabilitas nasional.

"Potensi curah hujan saat ini di bawah normal yang terjadi sepanjang periode Juli hingga Oktober. Bahkan dampaknya telah mulai terbukti sampai hari ini ketersediaan air bersih terganggu, titik panas mulai bermunculan, kasus ISPA cepat atau lambat akan ada dan karhutla mulai meningkat," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta, dikutip Rabu (5/8/2026).

Ia menegaskan intervensi pemerintah harus difokuskan pada sektor-sektor yang paling terdampak, termasuk kehutanan. Karena itu, seluruh kementerian dan lembaga diminta memperkuat koordinasi agar ancaman El Nino dapat dimitigasi sejak dini.

Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan BMKG telah memprediksi sejak Maret 2026 bahwa Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino. Setelah Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menetapkan El Nino aktif pada 2 Juni 2026, hasil analisis hingga Juli menunjukkan fenomena tersebut kini berada pada fase kuat.

Faisal menjelaskan El Nino bukanlah musim kemarau, tetapi fenomena iklim yang membuat musim kemarau menjadi lebih kering dan berlangsung lebih lama. Wilayah yang paling terdampak berada di selatan garis khatulistiwa, meliputi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Pulau Jawa terutama wilayah pesisir, Sumatra bagian selatan, hingga Papua Selatan. Dampaknya diperkirakan mulai berkurang pada pertengahan Oktober seiring datangnya musim hujan.

"El Nino yang kita perlu waspadai ketika dia terjadi bersamaan dengan musim kemarau yang membuat kemarau menjadi lebih kering dan lebih panjang durasinya," ujar Faisal.

Ia menambahkan BMKG terus mendampingi pemerintah daerah melalui 191 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Pendampingan tersebut mencakup sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, hingga penanganan karhutla.

Deputi Meteorologi BMKG menjelaskan berkurangnya curah hujan menyebabkan lahan gambut semakin kering sehingga lebih mudah terbakar. Untuk mengurangi risiko tersebut, BMKG bersama berbagai pemangku kepentingan melaksanakan operasi modifikasi cuaca dengan metode pembasahan lahan gambut agar kelembapan tetap terjaga dan potensi kebakaran dapat ditekan.

Selain itu, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menambah pasokan air ke waduk yang dimanfaatkan bagi kebutuhan air baku, irigasi pertanian, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). BMKG menyatakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga akan terus diperkuat selama periode El Nino guna meminimalkan dampak terhadap berbagai sektor.