REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Climate High-Level Champion COP31 Samed Agırbas menegaskan, konferensi perubahan iklim PBB (COP31) harus berfokus pada penerjemahan komitmen iklim menjadi aksi nyata, bukan sekadar menghasilkan target dan janji baru.
Climate High-Level Champion merupakan peran resmi yang dibentuk pada COP21 di Paris pada 2015. Peran ini menjembatani pemerintah negara-negara anggota dengan aktor nonnegara, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, investor, dan organisasi masyarakat sipil.
"Kami menyampaikan COP31 harus menjadi pertemuan di mana keputusan yang selama ini sudah diambil diwujudkan di lapangan. Kami harus membangun proses yang menempatkan komitmen-komitmen yang sudah ada ke dalam praktik, daripada memperkenalkan target-target baru," kata Agırbas, dikutip dari Daily Sabah, Ahad (11/10/2026).
Ia mencatat lebih dari 80 keputusan telah diadopsi dalam konferensi perubahan iklim selama tiga dekade terakhir. Karena itu, menurut dia, COP31 perlu memprioritaskan implementasi dan menghasilkan kemajuan yang terukur.
"Masyarakat ingin melihat perubahan dan transformasi di lapangan. Dunia tidak membutuhkan janji baru, sudah waktunya untuk bertindak," ujarnya.
Turki memperkirakan COP31 akan dihadiri lebih dari 100 ribu orang dari 193 negara. Agırbas mengatakan, konferensi tersebut akan diarahkan untuk mengubah berbagai komitmen iklim menjadi hasil nyata.
Sebagai Presiden Zero Waste Initiative, Agırbas juga mendorong agar kebijakan nol-sampah menjadi salah satu prioritas COP31. Turki ingin memanfaatkan konferensi tersebut untuk mempromosikan pengurangan sampah dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Ia memperingatkan dampak polusi sampah dan plastik terhadap ekosistem serta kesehatan masyarakat.
"Kita melihat krisis baru di lautan yang disebabkan polusi plastik, kota-kota di seluruh dunia tenggelam oleh sampah dan mikroplastik yang kini menjadi ancaman langsung pada kesehatan manusia," katanya.
Selain implementasi aksi iklim, Agırbas menyebut keadilan iklim dan pendanaan sebagai isu penting dalam COP31. Ia menekankan perlunya membahas kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, terutama terkait tanggung jawab atas kerusakan lingkungan.
"Kami menyadari kerusakan lingkungan disebabkan negara-negara yang memimpin revolusi industri," kata Agırbas.
Meski demikian, ia mengatakan pendekatan dalam penanganan perubahan iklim harus tetap inklusif dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak."Kita perlu mengadopsi pendekatan inklusif, tidak mengabaikan siapa pun (leave no one behind), dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses ini," ujarnya.
Agırbas juga menyoroti ketimpangan ekonomi global. Menurut dia, ketika sejumlah negara berfokus menekan biaya obat untuk obesitas, jutaan orang di belahan dunia lain masih menghadapi kelaparan dan kekurangan air bersih.
Ia turut menyinggung penderitaan akibat perang dan konflik, termasuk pembunuhan warga sipil dan anak-anak serta pemaksaan terhadap masyarakat untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Agırbas mengkritik cara negara-negara kuat memperlakukan negara-negara yang lebih lemah. Ia menilai tindakan sejumlah negara bahkan telah mencapai tahap genosida.
Ia mengatakan Turki ingin memanfaatkan panggung internasional untuk menyoroti ketidakadilan yang dihadapi kelompok rentan di berbagai belahan dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika