REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan data center yang menjaga keseimbangan lingkungan.
"Prinsipnya adalah kita dorong pembangunan data center tanpa—saya ulangi—tanpa merugikan, apalagi mengganggu keseimbangan lingkungan di daerah tersebut. Ingat, masyarakat kita juga tentunya memiliki hak untuk hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan sehat, tidak kemudian terganggu kebutuhan dasarnya. Saya rasa itu prinsipnya," ucap AHY saat menghadiri Digital Infrastructure Summit yang diselenggarakan Biru Muda Project, Senin (12/10/2026).
Ia menyampaikan bahwa isu pembangunan atau pengembangan data center memang tidak terelakkan bahwa semakin mengadopsi ekonomi digital, termasuk untuk e-commerce dan berbagai kepentingan lainnya, maka semakin membutuhkan data center di berbagai daerah.
Sebagaimana diketahui setiap data center itu membutuhkan dukungan energi yang luar biasa, listrik, termasuk air bersih yang besar, sehingga memang harus benar-benar dihitung secara cermat.
"Saya serahkan tentunya kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan untuk memastikan apakah data center tertentu itu sudah comply, sudah sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk juga untuk urusan dampak lingkungannya," kata AHY.
Tentunya, lanjut dia, ini juga menjadi bagian dari penyusunan tata ruang wilayah. Pemerintah pusat tentu bersama pemerintah daerah. Kalau di kawasan industri juga memang dipersiapkan sebagai satu ekosistem yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, dan tentunya saling mendukung satu sama lain.
"Di sana-sini kita juga mengetahui bahwa kebutuhannya semakin besar dan bahkan ada yang mengatakan Indonesia memiliki peluang bukan hanya menyiapkan data center untuk kebutuhan domestiknya saja, tetapi juga menjadi hub bagi kawasan Asia Tenggara. Nah, di antaranya tentu dihadirkan di sejumlah kawasan industri," ujar AHY.
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur untuk mencegah kesenjangan ekonomi digital antarwilayah dan kelompok masyarakat. Menurut dia, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence), dapat membuka peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan untuk memanfaatkannya. Sebaliknya, kelompok yang tertinggal dalam penguasaan teknologi berisiko semakin jauh dari kesempatan tersebut.
Karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan ekosistem digital dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Namun, AHY menegaskan, upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Kolaborasi dengan kalangan akademisi, industri, pelaku bisnis, komunitas, serta mitra dari dalam dan luar negeri diperlukan untuk mempercepat pembangunan.
Ia juga menilai kerja sama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership) dapat menjadi salah satu skema untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur fisik maupun digital membutuhkan anggaran yang besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika