Selasa 13 Oct 2026 08:07 WIB

Indonesia Dorong Implementasi Target Iklim dalam Skala Besar di COP31

Delegasi Indonesia ingin menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan aksi iklim.

Rep: Lintar Satria Zulfikar/ Red: Ahmad Fikri Noor
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
Foto: PLN
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indonesia membawa narasi Implementasi Solusi Iklim dalam Skala Besar atau Delivering Climate Solutions at Scale di pertemuan perubahan iklim PBB (COP31) yang digelar di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026. Narasi ini diperkenalkan dalam pertemuan koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Dalam pernyataannya, Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa melalui narasi ini, delegasi Indonesia ingin menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan aksi iklim yang nyata, terukur, dan dapat diperluas skalanya, sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian mengatakan COP31 menjadi momentum untuk memperkuat implementasi, memperluas kemitraan, serta mendorong dukungan pendanaan dan teknologi bagi solusi iklim.

Baca Juga

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, yang akan memimpin Delegasi Republik Indonesia, menegaskan bahwa Indonesia perlu hadir dengan posisi nasional yang solid dan target yang jelas.

“Indonesia memandang COP31 bukan sekadar forum untuk menyampaikan komitmen, tetapi momentum untuk menunjukkan bahwa solusi iklim dapat diwujudkan dan diperluas skalanya,” kata Hashim seperti dikutip dari pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup, Senin (12/10/2026).

Hashim mengatakan Indonesia membawa agenda yang solid dan jelas serta siap memperkuat kerja sama internasional di COP31. “Melalui Delivering Climate Solutions at Scale, Indonesia ingin menunjukkan bahwa aksi iklim dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” tambah Hashim.

Dalam rapat tersebut, kementerian dan lembaga membahas penyelarasan prioritas Indonesia dalam perundingan COP31 serta kontribusi sektoral yang dapat ditampilkan. Fokus pembahasan mencakup pendanaan iklim yang dapat diakses, operasionalisasi Pasal 6 Persetujuan Paris dan integritas pasar karbon, adaptasi bagi wilayah kepulauan dan pesisir, transisi berkeadilan, transfer teknologi, serta solusi berbasis alam. Hasil dan target spesifik rapat perlu dicantumkan setelah dikonfirmasi oleh pimpinan rapat.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Mohammad Jumhur Hidayat, menjelaskan bahwa persiapan COP31 telah mencakup berbagai inisiatif yang akan dibawa Indonesia ke forum internasional, termasuk rancangan undang-undang terkait perubahan iklim berkeadilan dan energi baru terbarukan.

“Jadi, intinya kita sudah siap semua dan beberapa inisiatif juga sudah dipaparkan begitu, nanti akan kita sampaikan di COP31, termasuk rancangan undang-undang tentang perubahan iklim yang berkeadilan, kemudian tentang energi baru terbarukan (EBT). Ya, itu satu inisiatif yang ditunggu-tunggu juga oleh dunia internasional terkait dengan perubahan iklim,” kata Jumhur.

 

Berita Lainnya

Rekomendasi