Jumat 01 Dec 2023 23:41 WIB

Ini Isu Pendanaan Iklim yang Dibawa Indonesia ke COP 28

Ada tiga sektor penting yang butuh dukungan kerja sama pendanaan.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Presiden Joko Widodo berbicara di ajang KTT Iklim COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab pada Jumat (1/12/2023).
Foto: AP Photo/Saul Loeb
Presiden Joko Widodo berbicara di ajang KTT Iklim COP 28 di Dubai, Uni Emirat Arab pada Jumat (1/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Indonesia berupaya memerangi krisis iklim melalui proyek transisi energi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan ada tiga sektor penting yang butuh dukungan kerja sama pendanaan untuk bisa mempercepat target NZE. 

Siti menjelaskan tiga sektor utama tersebut, pertama adalah sektor energi. Berkaca dari presidensi G20 tahun lalu, Indonesia mampu memobilisasi pendanaan lewat JETP sebesar 20 miliar dolar AS. Harapannya, pada COP 28 ini, Indonesia bisa segera merealisasikan janji kerja sama pendanaan ini dan membuka peluang kerja sama lainnya.

Baca Juga

"Indonesia, pada masa Presidensi G20 November 2022, bersama dengan kelompok mitra internasional telah menginisiasi perjanjian internasional dan mengikat kemitraan transisi energi yang berkeadilan," ujar Siti dalam pembukaan Indonesia Pavilion pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau COP 28 di Dubai, Kamis (30/11/2023).

 

 

Siti mengatakan kerja sama yang telah terbentuk mampu dikembangkan lebih luas lagi sehingga upaya bersama bisa mempercepat tercapainya target transisi energi. 

"Mobilisasi keuangan saat ini sedang berlangsung selama tiga sampai lima tahun dengan memperkenalkan platform negara Indonesia sebagai mekanisme keuangan yang menarik," kata Siti.

Kedua, selain sektor energi pendanaan untuk pengelolaan sampah menjadi penting untuk digaungkan. Sebab, pengelolan sampah yang berkelanjutan tidak hanya membuat lingkungan lebih baik tetapi justru bisa menjadi bahan bakar alternatif.

Ketiga, Indonesia juga membuka dukungan dari global dalam pengembangan ekonomi sirkular. Hal ini melibatkan berbagai stakeholder baik masyarakat, pihak swasta maupun gerakan akar rumput dan NGO untuk memperkuat ekonomi sirkular di Indonesia.

"Pemenuhan janji ini sangat penting, terutama untuk transisi energi dan tindakan iklim besar lainnya. Kami telah melakukan upaya sebaik mungkin untuk membuka kerja sama yang inklusif dan kolaboratif," tegas Siti.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement