Rabu 28 Feb 2024 15:30 WIB

Net Zero Economy Inggris Tumbuh Sembilan Persen di 2023

Aktivitas net zero cukup kuat di sejumlah daerah di Inggris.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Nora Azizah
Net zero economy Inggris tumbuh sebesar sembilan persen pada tahun 2023.
Foto: www.freepik.com
Net zero economy Inggris tumbuh sebesar sembilan persen pada tahun 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Net zero economy Inggris tumbuh sebesar sembilan persen pada tahun 2023, sangat kontras dengan pertumbuhan 0,1 persen yang terlihat pada ekonomi secara keseluruhan, demikian menurut laporan Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) dan Konfederasi Industri Inggris (CBI). Namun demikian, laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan masa depan yang kuat dari bisnis ramah lingkungan terancam oleh pembalikan kebijakan pemerintah, kurangnya investasi dan persaingan dari Uni Eropa dan AS.

Menurut laporan tersebut, ribuan perusahaan hijau baru didirikan pada tahun 2023 dan secara keseluruhan sektor ini bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa senilai 74 miliar pound sterling dan 765 ribu pekerjaan. Pusat bisnis net zero dan pekerjaan bergaji tinggi juga terjadi seluruh negeri, bukan hanya terkonsentrasi di London dan wilayah Tenggara. 

Baca Juga

Laporan ini juga menyoroti aktivitas net zero yang kuat di beberapa daerah yang paling tertinggal dan di daerah pemilihan marjinal, yang akan menjadi medan pertempuran utama dalam pemilihan umum mendatang.

Mencapai net zero emission pada tahun 2050 sangat penting untuk membatasi kerusakan akibat krisis iklim. Hal ini tidak hanya akan membawa dorongan ekonomi tetapi juga memangkas biaya energi untuk rumah tangga dan bisnis, serta memastikan keamanan energi dengan mengakhiri ketergantungan Inggris pada pasar bahan bakar fosil yang tidak stabil, demikian ungkap para penulis laporan tersebut.

 

“Dengan latar belakang stagnasi ekonomi, net zero economy melawan tren, tetapi jelas bahwa perubahan kebijakan pada tahun lalu telah merusak kepercayaan investor pada saat AS dan Uni Eropa menginvestasikan miliaran dolar untuk bersaing dalam industri bersih. Pertanyaannya sekarang adalah: apakah partai-partai politik akan memberikan kepemimpinan, stabilitas, dan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan pertumbuhan lebih lanjut - atau menghindar dari perlombaan global untuk mencapai nol karbon?" kata direktur ECIU Peter Chalkley.

Louise Hellem, kepala ekonom di CBI, mengatakan bahwa transisi menuju net zero menghadirkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Inggris untuk menjadi ekonomi yang lebih tangguh dan produktif sekaligus mengatasi perubahan iklim. 

“Bisnis benar-benar tidak ingin masalah net zero dipolitisasi,” kata Hellem seperti dilansir The Guardian, Rabu (28/2/2024).

Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris dari Partai Konservatif, telah melemahkan kebijakan net zero termasuk peluncuran kendaraan listrik dan heat pump serta mendukung pengeboran minyak dan gas baru. Inggris juga baru-baru ini mengalami penurunan indeks daya tarik untuk investasi energi terbarukan. Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh, baru-baru ini mengurangi separuh janjinya untuk menginvestasikan 28 miliar poundsterling per tahun di bidang ekonomi hijau.

"Kita sering kali cenderung memikirkan tentang biaya yang timbul dalam transisi menuju net zero, tetapi ada banyak peluang ekonomi, yang memiliki potensi nyata untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” kata Adriana Curca, manajer CBI Economics.

Laporan baru ini menganalisis ekonomi hijau, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi bangunan, kendaraan listrik, teknologi penangkap karbon, dan keuangan hijau. Laporan tersebut menemukan bahwa pekerjaan net zero rata-rata bergaji 10 ribu poundsterling lebih baik daripada rata-rata Inggris sebesar 35.400 poundsterling, dan 50 persen lebih produktif, menghasilkan 114.300 poundsterling dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Jumlah bisnis net zero juga meningkat 4.000 menjadi 23.745 pada tahun 2023.

Laporan tersebut menemukan pusat-pusat aktivitas net zero di beberapa bagian negara yang paling tertinggal, termasuk Hartlepool, Nottingham, Redcar, and Cleveland, yang semuanya termasuk dalam 10 persen pemerintah daerah yang paling kekurangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa setengah dari 50 titik net zero di Inggris dan Wales berada di 50 kursi Konservatif paling marjinal yang akan diperebutkan dalam pemilihan umum, termasuk High Peak, Cheadle, Derby North, dan Lancaster and Wyre.

“Pekerjaan net zero ini sangat membantu dalam meningkatkan standar hidup di daerah tertinggal dan marjinal tersebut,” jelas Adriana Curca.

Thomas Farquhar dari perusahaan teknologi bersih, Heatio, mengatakan bahwa ekonomi net zero di Inggris menawarkan peluang besar bagi bisnis baru dan inovatif untuk tumbuh. “Yang membuat frustasi, kita tertinggal dari negara-negara Eropa lainnya,” kata dia.

Farquhar mengatakan bahwa hanya 1 persen rumah di Inggris yang telah beralih ke pemanas rendah karbon dioksida, dibandingkan dengan 66 persen di Norwegia; dan hanya 5 persen rumah di Inggris yang telah memasang panel surya, dibandingkan dengan 16 persen di Belanda.

Komisi Infrastruktur Nasional Inggris mengatakan, pemerintah perlu bergerak lebih cepat untuk memastikan bahwa infrastruktur [energi] yang diperlukan dapat dipenuhi dalam dekade mendatang. Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan pada Desember bahwa manfaat ekonomi dari percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon jauh lebih besar daripada biayanya.

Sebuah laporan dari London School of Economics yang dipublikasikan pada bulan Januari juga menyimpulkan bahwa terlalu banyak investasi saat ini yang masih terus dilakukan di bidang ekonomi yang tidak berkelanjutan, seperti minyak dan gas serta rumah-rumah dan kantor-kantor baru yang tidak hemat energi.

“Inggris perlu meningkatkan investasi publik tahunan sekitar 1 persen dari PDB (26 miliar pound sterling dengan harga saat ini) untuk menutupi kekurangan investasi selama beberapa dekade. Akan ada biaya investasi di muka, tetapi pinjaman yang ditargetkan dan sementara untuk investasi bersih publik yang baik secara fiskal bertanggung jawab,” kata laporan tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement