REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan negara-negara di dunia keluar dari jalur dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang disepakati tahun 2015. PBB mengatakan hal ini disebabkan kurangnya pendanaan, ketegangan geopolitik, dan pandemi Covid-19.

Laporan Pembangunan Berkelanjutan tahunan PBB memberi peringkat implementasi 193 negara anggota PBB pada 17 target SDGs yang termasuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, menyediakan energi bersih dan melindungi keanekaragaman hayati.

Laporan itu menemukan tidak satu pun dari 17 target berada dalam jalurnya untuk dapat tercapai pada tahun 2030. PBB mengatakan sebagian besar target menunjukkan kemajuan yang sangat terbatas dan bahkan mengalami kemunduran.

"Apa yang ditunjukan laporan ini bahkan sebelum pandemi melanda, perkembangan sudah sangat lambat," kata Wakil Presiden Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDSN) dan penulis utama laporan tersebut, Guillaume Lafortune, Senin (17/6/2024).

Laporan itu mengidentifikasi pengentasan kelaparan, pembangunan kota-kota berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati di darat dan laut merupakan target-target yang kemajuannya paling rendah. Target politis seperti kebebasan pers juga terlihat mengalami kemunduran.

Laporan itu mengatakan Finlandia, Swedia, dan Denmark berada di peringkat teratas negara-negara yang paling mendekati target-target SDGs. Cina juga membuat kemajuan lebih pesat dibanding kemajuan rata-rata negara lain. Tapi negara-negara termiskin masih terbelakang.

Lafortune mengatakan negara-negara maju harus menambah akses pada keuangan internasional. Ia menambahkan institusi-institusi seperti lembaga pemeringkat kredit harus didorong untuk mempertimbangkan kesejahteraan lingkungan hidup dan ekonomi negara tersebut dalam jangka panjang, bukan hanya sekedar likuiditas jangka pendeknya.

Laporan tersebut juga melakukan asesmen kesediaan negara-negara untuk bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti institusi-institusi PBB. Terkait hail ini, Amerika Serikat (AS) berada di peringkat terakhir.

“Sebagian besar negara mendukung kolaborasi. Namun ada sejumlah negara besar yang tidak mengikuti aturan mainnya,” kata Lafortune. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika