REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Pemerintah Inggris menyetujui rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar. Pada Jumat (12/7/2024), Menteri Ketahanan Energi dan Nol Emisi Inggris Ed Miliband memberi lampu hijau pada proyek Mallard Pass seluas delapan kilometer persegi yang terletak di perbatasan Rutland dan Lincolnshire.
Dikutip dari BBC, Sabtu (13/7/2024), lebih dari 3.000 orang menandatangani petisi yang menolak skema itu. Mereka berpendapatan pembangunan PLTS dapat mengambil alih lahan pertanian.
Namun, pemerintah mengatakan kerugian yang disebabkan PLTS itu lebih kecil dibandingkan manfaatnya. Sebab, PLTS tersebut diperkirakan memberikan energi bersih yang cukup untuk menghidupi sekitar 92 ribu rumah.
PLTS di Essendine, dekat Stamford, akan memiliki panjang lebih dari 6,5 kilometer dari ujung ke ujung dan akan beroperasi hingga 60 tahun. Keputusan mengenai skema ini sempat ditunda selama masa kampanye pemilu.
Anggota parlemen untuk Rutland dan Stamford dari Partai Konservatif, Alicia Kearns, yang memimpin penentangan terhadap proyek itu, mengatakan ia sangat terkejut dengan keputusan tersebut. Dalam ungguhannya di media sosial X, Kearns mengatakan ia sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan hukum.
"Saya minta maaf kepada semua pihak yang berkampanye dengan sangat keras, begitu lama, dan yang suaranya diabaikan," katanya. Kearns juga mengatakan hilangnya lahan pertanian mengancam ketahanan pangan Inggris.
Dalam surat yang menjelaskan keputusan tersebut, wakil direktur perencanaan infrastruktur energi David Wagstaff mengatakan Miliband mempertimbangkan semua perwakilan, termasuk anggota parlemen.
"Menteri negara mempertimbangkan keseimbangan perencanaan secara keseluruhan dan menyimpulkan manfaat publik terkait dengan pengembangan yang diusulkan lebih besar daripada kerugian yang diidentifikasi, dan oleh karena itu persetujuan pengembangan harus diberikan," kata Wagstaff.
Karena ukuran dan sifatnya, proyek ini dianggap sebagai proyek infrastruktur signifikan nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah seperti Dewan Distrik Kesteven Selatan dan Dewan Rutland County tidak dapat memutuskan apakah menyetujui proyek ini atau tidak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika