REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemprov Jawa Tengah (Jateng) menggelar rapat koordinasi penanganan siaga darurat kekeringan di Provinsi Jateng, Selasa (23/7/2024). Pada kesempatan itu, BNPB turut menyalurkan bantuan dana dan peralatan operasional untuk 30 kabupaten/kota di Jateng yang berisiko menghadapi kekeringan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin langsung rapat koordinasi yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja di Kantor Pemprov Jateng tersebut. Dia mengungkapkan, sejauh ini sudah ada 30 kabupaten/kota di Jateng yang menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi bencana kekeringan dan karhutla.
"Oleh karena itu BNPB datang memimpin rapat koordinasi dan td memberikan bantuan ke-30 kabupaten/kota, baik yang berupa peralatan penanggulangan bencana kekeringan maupun untuk anggaran operasional," kata Suharyanto kepada awak media seusai memimpin rapat.
Bantuan yang diberikan BNPB ke masing-masing pemerintah kabupaten/kota terdiri atas 20 unit tandon air, lima set pompa dorong, sepuluh set pompa alkon, 30 unit velbed, dan dua unit tenda pengungsi. Nilai bantuan tersebut mencapai Rp 200 juta.
Suharyanto mengungkapkan, berdasarkan data BMKG, untuk pekan ketiga bulan Juli ke depan, curah hujan di Provinsi Jateng hanya 5 milimeter. "Artinya sudah akan masuk ke kemarau," ucapnya.
Dia menambahkan, BMKG memprediksi bahwa kemarau di Jateng pada 2024 tidak akan separah 2023. Sebab berbeda dengan 2023, tahun ini Jateng tidak bakal menghadapi El Nino. Kendati demikian, Suharyanto mengatakan, bencana kekeringan masih akan terjadi di Jateng.
Menurut dia, beberapa daerah di Jateng yang paling berpotensi menghadapi kekeringan antara lain, Wonogiri, Klaten, dan Cilacap. "BNPB mencatat meskipun di awal hingga pertengahan tahun Jateng relatif aman, bencananya tidak banyak, tapi kita harus tetap waspada," ujar Suharyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika