REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Leticia Carvalho yang sebelumnya bekerja sebagai regulator minyak Brasil terpilih sebagai sekretaris jenderal Badan Otoritas Dasar Laut (ISA). Selama berbulan-bulan, ISA ditekan untuk mengizinkan penambangan di dasar laut untuk mendapatkan mineral yang dibutuhkan untuk transisi energi hijau.

Carvalho menggantikan Michael Lodge yang menjabat sebagai sekretaris jenderal ISA selama dua periode. Ia akan memulai masa jabatan empat tahun di lembaga yang dimandatkan PBB untuk mengelola penambangan dasar laut pada tahun 2025 mendatang.

Terpilihnya Carvalho dinilai akan mengubah pendekatan ISA. Bulan lalu pada media Inggris, The Guardian, Carvalho mengatakan butuh waktu untuk meregulasi penambangan dasar laut dan tidak boleh ada penambangan yang dilakukan sampai aktivitas itu diregulasi.

Perusahaan Kanada, The Metal Company (TMC), mengatakan mereka sudah mendapatkan izin untuk menambang mineral di bawah laut pada akhir tahun ini. Pekan lalu ISA menyelesaikan serangkaian pertemuan di Kingston, Jamaica bersama 36 negara anggotanya.

Dalam pertemuan itu, ISA merancang tata cara atau kode penambangan yang akan meregulasi eksplorasi dan ekstrasi nodul polimetalik dan deposit lain dari dasar laut. Nodul polimetalik yang sering disebut sebagai nodul mangan merupakan formasi unik yang ditemukan di dasar laut. Nodul polimetalik pada dasarnya gumpalan mineral berbentuk kentang yang terbentuk selama jutaan tahun.

Negosiator bergegas memastikan sudah ada peraturan resmi yang ditetapkan sebelum aktivitas penambangan dilakukan. Kemungkinan besar peraturan itu belum dapat diselesaikan sampai tahun depan.

Organisasi non-pemerintah, Deep Sea Conservation Coalition mengatakan sebanyak 32 negara menyerukan  penambangan dasar laut ditunda.  

"Banyak (negara) yang menyerukan moratorium atau  jeda sementara untuk penambangan dasar laut sampai kita memiliki sains yang diperlukan untuk menginformasikan kerangka kerja peraturan berbasis bukti yang kuat yang melindungi ekosistem laut dari bahaya," kata direktur proyek pertambangan dasar laut di The Pew Charitable Trusts Julian Jackson, Ahad (4/8/2024).

Percepatan untuk menyelesaikan kode penambangan dipicu pernyataan negara kepulauan di Pasifik, Nauru yang mengatakan akan mengajukan izin tambang atas nama TMC.

Peraturan itu mengizinkan pengajuan tambang selama dua tahun, entah kode penambangan sudah selesai atau belum. Sementara kelompok-kelompok lingkungan mendesak agar semua bentuk penambangan dasar laut dilarang.

Menurut mereka, operasi industri di dasar laut dapat menyebabkan kehancuran keanekaragaman hayati. TMC mengatakan bahaya yang ditimbulkan dari mengekstraksi nodul polimetalik di dasar laut lebih kecil dibandingkan penambangan di darat dan akan meningkatkan pasokan elemen-elemen seperti nikel dan kobalt yang penting bagi transisi energi hijau.

Ikuti Whatsapp Channel Republika