Senin 21 Oct 2024 12:00 WIB

BBM Rendah Sulfur Diharapkan Jadi Kebijakan Prioritas Pemerintahan Prabowo

Perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan sangat diperlukan untuk mengurangi polusi.

Rep: Lintar Satria / Red: Satria K Yudha
Petugas melayani pengendara saat bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax green di SPBU di kawasan Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/5/2024).
Foto: Republika/Thoudy Badai
Petugas melayani pengendara saat bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax green di SPBU di kawasan Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/5/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah baru Indonesia diharapkan menjadikan penggunaan BBM rendah sulfur salah satu kebijakan strategis. Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Fajri Fadhillah mengatakan perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor akan berdampak signifikan dalam menurunkan tingkat polusi udara.

Fajri mengatakan, selain meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat luas, perbaikan kualitas bahan bakar kendaraan bermotor juga akan mengurangi emisi dan akhirnya pada perbaikan kualitas udara perkotaan.

Baca Juga

Fajri berharap agar pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih tegas menjalankan kebijakan yang mencegah kelompok menengah atas menikmati subsidi BBM. Selain itu, harus memastikan anggaran digunakan untuk peningkatan kualitas BBM.

“Sehingga, biaya subsidi yang tidak tepat sasaran tadi benar-benar bisa disalurkan untuk kebutuhan perbaikan produksi BBM rendah sulfur. Di sini ujian pengaruh konflik kepentingan dari pemerintahan Prabowo-Gibran bakal diuji,” kata dia seperti dikutip pada Senin (21/10/2024).

Partisipasi publik juga dinilai penting dalam menyusun kebijakan lingkungan, termasuk untuk BBM rendah sulfur. Fajri mengatakan, sudah banyak penelitian ilmiah terkait manfaat BBM rendah sulfur, tetapi yang perlu ditunggu adalah apakah pemerintahan baru dapat membuka ruang partisipasi bagi masyarakat. “Pertanyaannya apakah pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menerapkan prosedur partisipasi publik dalam kebijakan ini," katanya.

Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB) Puji Lestari juga berharap terhadap pemerintahan baru mendukung penggunaan BBM rendah sulfur sebagai salah satu solusi penanganan polusi udara.

“Harapan saya kepada pemerintah baru pak Prabowo dan mas Gibran, bisa memberikan perhatian lebih terhadap penanganan polusi udara di Indonesia, karena dampaknya yang cukup besar baik pada kesehatan manusia maupun lingkungan. Sudah saatnya Indonesia sesegera mungkin menerapkan BBM rendah sulfur,” katanya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement