REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Indonesia dan China semakin memperkuat komitmennya untuk bekerja sama dalam bidang Blue Economy, yang mencakup pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai "Deepening Blue Economy Cooperation" antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dan Menteri Perdagangan RRT, Wang Wentao, di Beijing, Sabtu sore (9/11/2024).
Penandatanganan MoU yang disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping menandai langkah penting kedua negara dalam mengembangkan potensi ekonomi kelautan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. MoU ini mencakup kerja sama di sektor energi laut terbarukan, perikanan, akuakultur, pariwisata maritim, dan inovasi industri kelautan.
Sektor-sektor yang akan difokuskan dalam kerjasama ini antara lain hilirisasi produk kelautan seperti pengolahan makanan laut dan biofarmasi kelautan, serta industri perkapalan, pembangunan pelabuhan, dan transportasi laut. Kerja sama juga mencakup pengembangan sumber energi bersih, termasuk fotovoltaik, tenaga angin, dan energi pasang surut, serta pembangunan jaringan transmisi antar pulau.
Menko Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya kolaborasi ini, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar di sektor kelautan, sementara RRT memiliki teknologi kelautan yang sangat maju. "Kerja sama ini sangat penting untuk memanfaatkan potensi laut Indonesia, yang merupakan proporsi terbesar wilayah negara kita, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan, Ahad (10/11/2024).
Menurut Airlangga, sektor kelautan memiliki peran strategis dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan akan mencapai 8 persen pada 2028-2029. Kolaborasi dengan China diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada produk dan layanan sektor kelautan Indonesia, sekaligus mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dengan fokus pada pengurangan emisi dan investasi teknologi hijau.
Melalui MoU ini, kedua negara juga sepakat untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga penelitian, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis, guna menjajaki peluang-peluang kerja sama yang dapat mempercepat pengembangan Blue Economy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika