REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Rancangan kebijakan Jepang untuk memangkas emisi karbon yang disampaikan bulan lalu mendorong para pakar mendesak target-target iklim yang lebih ambisius. Pasalnya, Jepang yang merupakan penghasil karbon emisi terbesar kelima di dunia itu kesulitan melepas ketergantungannya pada bahan bakar fosil.
Bulan lalu, Pemerintah Jepang menyampaikan rancangan rencana untuk memangkas 60 persen emisi gas rumah kaca dari tingkat 2013 pada 2035 mendatang. Komitmen ini selaras dengan kebijakan-kebijakan energi dan bauran energi Jepang di masa depan.
Jepang merupakan importir gas alam cair terbesar di dunia dan salah satu konsumen utama minyak Timur Tengah. Strategi kebijakan energi baru ini menarik perhatian sejumlah produsen minyak, gas, dan batu bara.
Para aktivis iklim menilai target terbaru tidak memadai. Mereka mengatakan target tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan badan sains perubahan iklim PBB agar pemanasan global tidak melampaui 1,5 derajat Celcius di atas rata-rata masa pra-industri.
Menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), untuk mempertahankan target 1,5 derajat Celsius, dunia perlu mengurangi emisinya dari tingkat tahun 2019 sebesar 60 persen pada tahun 2035. Artinya Jepang harus mengurangi emisi sebesar 66 persen dari tingkat tahun 2013.
Dorongan untuk target yang lebih ambisius juga datang dari dalam kubu yang berkuasa di Jepang, karena Komeito, mitra koalisi Partai Demokratik Liberal, menyerukan pemotongan 66 persen agar sesuai dengan target IPCC, sehingga menambah tekanan pada pemerintah.
“Kami yakin Jepang harus menetapkan target berdasarkan pendekatan ilmiah, yang berarti target tersebut harus setara dengan target yang disarankan oleh IPCC,” kata anggota parlemen yang bertanggung jawab atas masalah iklim di Komeito, Masaaki Taniai, Rabu (18/12/2024).
Para penandatangan Perjanjian Paris, perjanjian global utama mengenai perubahan iklim, diwajibkan untuk memperbarui komitmen iklim nasional yang telah ditetapkan sendiri (NDC), setiap lima tahun sekali. Pembaruan NDC berikutnya akan dilakukan pada Februari 2025.
Beberapa negara telah mengumumkan komitmen yang lebih kuat, dengan Inggris yang berjanji untuk mengurangi emisi sebesar 81 persen pada tahun 2035 dari tingkat emisi tahun 1990.
Jepang berharap dapat menyelesaikan rancangan kebijakan tersebut pada akhir tahun ini setelah diskusi lebih lanjut di sebuah panel pemerintah. Meski beberapa anggota panel mempertanyakan proses penetapan target yang terlalu terburu-buru.
Pada pekan ini, kementerian industri merilis rancangan kebijakan energi dasar yang telah direvisi, yang bertujuan melipatgandakan porsi energi terbarukan dalam bauran energi listrik hingga 50 persen pada tahun fiskal 2040. Para pendukung energi terbarukan mengkritik rancangan tersebut karena tidak memiliki peta jalan untuk menghapus pembangkit listrik tenaga batu bara secara bertahap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika