REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Asosiasi perusahaan-perusahaan listrik Eropa menyinggung tingginya pajak energi di benua itu. Hal ini disampaikan saat pemerintah-pemerintah Uni Eropa sedang mencari cara membantu industri-industri yang sekarat.
Uni Eropa sedang menyusun paket bantuan bagi industri-industri yang tengah mengalami kesulitan. Langkah ini diambil saat perusahaan-perusahaan besar mulai dari produsen mobil sampai baja menutup pabrik dan memberhentikan ribuan pekerja mereka.
Presiden Asosiasi Perusahaan Listrik Eropa, Eurelectric, Leonhard Birnbaum mengatakan begitu banyak tantangan yang dihadapi industri-industri sarat energi seperti pasar yang lebih terfragmentasi dibandingkan Cina dan sulitnya mengakses kredit. Menurutnya, para pembuat kebijakan yang ingin menawarkan keringanan harus "menghapus" biaya-biaya yang tidak terkait dengan struktur industri.
Birnbaum, yang juga merupakan CEO perusahaan listrik Jerman, E.ON mengakui negara-negara membutuhkan banyak dana. "Namun jika Anda benar-benar ingin melakukan listrifikasi maka Anda tidak dapat memiliki, misalnya, beban pajak yang terlalu proporsional untuk listrik dibandingkan dengan beban pajak untuk gas,” kata Birnbaum, Ahad (22/12/2024).
"Bila kita serius tentang daya saing, bila kita serius mengenai listifikasi, bila kita serius melakukan dekarbonisasi, saya pikir kita harus bertindak mengatasi hal ini," tambahnya.
Analisa lembaga think-tank Bruegel menunjukkan biaya yang dikeluarkan industri-industri di Uni Eropa, dua sampai tiga kali lebih rendah dari Amerika Serikat (AS). Bruegel mengungkapkan pada tahun 2023 lalu pajak mencakup 23 persen dari tarif listrik eceran yang dibayarkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan banyak energi. Namun, pajak ini diterapkan pemerintah negara anggota dan di luar kendali Uni Eropa. Negosiasi untuk mengubah peraturan pajak di blok itu agar menguntungkan sumber energi bersih terhenti sejak 2021 lalu.
Pada awal tahun depan, Uni Eropa akan mempublikasikan rencana mengenai harga energi yang terjangkau. Namun, karena negosiasi perubahan pajak macet, dan pemerintah negara anggota masih memperkenalkan reformasi pasar tenaga listrik baru-baru ini, beberapa diplomat mempertanyakan apa lagi yang bisa ditawarkan Brussels.
Seorang pejabat senior dari salah satu negara Uni Eropa mengatakan pemotongan pajak hanya akan memberikan bantuan yang “terbatas”, dan dibutuhkan langkah-langkah yang lebih luas untuk membantu industri-industri Eropa bersaing dengan Cina. Upaya itu seperti peraturan-peraturan Uni Eropa yang mewajibkan pengadaan publik untuk membeli produk-produk buatan lokal yang lebih ramah lingkungan.
“Kami memiliki perangkat kebijakan perdagangan, kami memiliki perangkat kebijakan persaingan usaha, kami perlu melihat konteks yang lebih besar,” kata pejabat senior tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika