REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lawatan Perdana Menteri Jepang yang baru, Ishiba Shigeru, ke Indonesia menuai kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dalam kunjungan bilateral pertamanya setelah dilantik, PM Ishiba Shigeru membawa tawaran program dan kerja sama yang dinilai WALHI sebagai ancaman bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.
Dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, PM Ishiba Shigeru mengumumkan kerja sama untuk dekarbonisasi energi, termasuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh di bawah inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). Selain itu, kerja sama juga mencakup pengembangan hidrogen, amoniak, biofuel, dan sektor pertambangan mineral kritis.
Namun, WALHI menilai kerja sama ini tidak jauh berbeda dari upaya sebelumnya yang telah ditolak masyarakat sipil Indonesia. Pada Agustus 2024, 41 organisasi masyarakat sipil menandatangani petisi menolak AZEC, menilai inisiatif ini hanya memperpanjang penggunaan energi fosil dan solusi palsu yang mengancam lingkungan serta hak asasi manusia.
Kepala Divisi Kampanye WALHI Fanny Tri Jambore, menyoroti dampak negatif dari PLTP Muara Laboh yang didanai oleh korporasi Jepang, INPEX dan Sumitomo Corporation, serta lembaga keuangan Jepang seperti Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).
"(AZEC) hanya akan memperpanjang penggunaan energi fosil, penggunaan solusi palsu yang mengancam keselamatan lingkungan dan komunitas, serta pelanggaran hak asasi manusia," ujar Fanny dalam siaran pers dikutip pada Rabu (15/1/2025).
WALHI mendesak JBIC dan NEXI untuk menghentikan dukungan terhadap pengembangan tahap kedua proyek ini. Pernyataan PM Ishiba Shigeru mengenai pengembangan hidrogen, amoniak, dan biofuel, serta dorongan terhadap pertambangan mineral kritis, semakin memperkuat kekhawatiran WALHI.
"Pernyataan PM Ishiba Shigeru untuk mendorong implementasi hidrogen, amoniak, biofuel, dan sebagainya, serta mendorong pertambangan mineral kritis sebagai bagian dari kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama pasokan energi yang stabil serta upaya dekarbonisasi, semakin menunjukkan bahwa PM Ishiba Shigeru masih akan terus mendukung upaya memperpanjang penggunaan energi fosil, serta mendorong implementasi solusi palsu dalam transisi energi di Indonesia," tegas Fanny.
WALHI juga menyoroti bahwa teknologi yang diusulkan masih belum mapan dan mahal, serta pertambangan mineral kritis justru merusak kawasan hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon. Dari data pertambangan pada 2023, WALHI memperkirakan sekitar 1,3 juta hektare konsesi tambang mineral kritis di Indonesia berbatasan langsung dengan kawasan hutan, berpotensi meningkatkan deforestasi.
Melihat ancaman yang ditimbulkan oleh proyek-proyek ini, WALHI menyerukan kepada pemerintah Jepang dan Indonesia untuk membatalkan inisiatif yang memperpanjang penggunaan energi fosil dan mengancam keselamatan lingkungan serta komunitas. WALHI mendesak kedua negara untuk mendukung transisi energi yang cepat, adil, dan merata, dengan memastikan partisipasi masyarakat setempat dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika