REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melindungi sekitar 84 persen atau 97 miliar dolar AS dana hibah untuk energi bersih yang ditetapkan dalam Undang-Undang Reduksi Inflasi (IRA). Langkah ini untuk memastikan dana itu disalurkan ke penerima yang sudah ditunjuk setelah Presiden terpilih Donald Trump berkuasa.
Rencananya, Trump akan dilantik pada Senin (20/1/2024) waktu setempat. "Ini semua merupakan kemajuan besar dan memastikan investasi-investasi ini benar-benar mengalir ke komunitas dan penerima yang ditunjuk," kata deputi asisten Biden dan direktur kantor energi bersih Gedung Putih Kristina Costa, Ahad (19/1/2025).
Pemerintah Biden mewajibkan 84 persen dana hibah dari IRA diserahkan ke penerima yang sudah ditunjuk. Artinya, hibah tersebut sudah ditandatangani pemerintah dan penerima.
Biden yang akan segera lengser berharap program investasi ke energi bersih dapat berlanjut setelah Trump dilantik. Trump yang skeptis terhadap perubahan iklim berjanji membatalkan semua dana program pemanasan global IRA yang belum disalurkan.
Costa mengatakan, meski sekitar 11 miliar dolar AS tidak diwajibkan, tetapi karena dana tersebut sudah diumumkan ke publik, maka akan ada tekanan politik untuk melanjutkan komitmen.
"Terutama pada program-program yang akan disalurkan ke negara-negara bagian yang dikuasai Partai Republik dan distrik-distrik di pedesaan dan lain sebagainya," kata Costa.
Sebagian besar dari 11 miliar dolar AS tersebut untuk tahun fiskal mendatang dan untuk program-program Departemen Pertanian. Sementara program-program yang "diwajibkan" antara lain 94 persen atau sekitar 8,8 miliar dolar AS dana Departemen Energi untuk program efisiensi energi negara bagian dan 97 persen atau 9,45 miliar dolar AS program Departemen Pertanian untuk membantu koperasi listrik membeli lebih banyak energi bersih.
Dana untuk Badan Perlindungan Lingkungan sebesar 38 miliar dolar AS, 100 persen dana reduksi gas rumah kaca dan 94 persen dana hibah IRA juga "diwajibkan."
Trump berjanji akan kembali menarik AS dari Perjanjian Paris. Hal ini akan membahayakan upaya global membatasi suhu bumi tidak melewati 2 derajat Celcius dari masa pra-industri pada tahun 2050.
Ikuti Whatsapp Channel Republika