REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa akan mempermudah bisnis di negara anggota untuk mendapat bantuan dan insentif untuk proyek-proyek yang bertujuan memangkas emisi karbon mereka. Ada berbagai insentif yang akan ditebar, salah satunya keringanan pajak.
Rencana ini tercantum dalam rancangan dokumen pedoman Komisi Eropa mengenai langkah-langkah tersebut. Selain mencoba memacu bantuan pemerintah, pedoman tersebut berupaya mempermudah dana pensiun, perusahaan asuransi, dan investor swasta lainnya untuk berinvestasi bersama dalam proyek-proyek hijau.
Pedoman tersebut merupakan bagian dari program yang disebut sebagai Kesepakatan Industri Bersih atau Clean Industrial Deal yang akan dipresentasikan pada 26 Februari.
"Dukungan publik akan diperlukan untuk memajukan upaya dekarbonisasi. Komunikasi ini memberi negara-negara anggota cakrawala perencanaan yang lebih panjang dan memberi bisnis kepastian dan keamanan investasi," demikian yang tertulis pada pedoman Komisi Eropa yang dilihat pada Senin (18/2/2025).
Dokumen itu dapat berubah sebelum resmi diumumkan. Berdasarkan rancangan pedoman ini, pemerintah negara anggota Uni Eropa dapat memberikan keringanan pajak melalui langkah-langkah seperti percepatan depresiasi yang mengizinkan bisnis mengurangi lebih banyak biaya dari aset yang mereka miliki pada tahun-tahun awal, sehingga meringankan beban pajak.
Selain potongan pajak, ada juga kemungkinan adanya bantuan hibah untuk mekanisme kapasitas. Dana hibah ini diberikan kepada pembangkit listrik untuk memastikan pasokan energi, tujuannya untuk mempercepat penerapan energi terbarukan di seluruh 27 negara anggota Uni Eropa.
Dokumen tersebut menjelaskan ruang lingkup, besaran, dan durasi bantuan negara yang diizinkan untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Selain itu, ada juga langkah-langkah pengamanan yang ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana yang diberikan.
Dokumen itu juga menguraikan rencana Komisi Eropa untuk mengubah target pengisian penyimpanan gas bagi negara-negara Uni Eropa menjelang musim dingin. Tujuannya untuk memberikan lebih banyak fleksibilitas pada negara anggota untuk memenuhi target tersebut dan mengurangi tekanan pada harga gas.
Target yang ada saat ini, yang diperkenalkan pada tahun 2022 setelah Rusia mengurangi pengiriman gas ke Eropa, mengharuskan negara-negara anggota untuk mengisi 90 persen kapasitas penyimpanan mereka sebelum bulan November, dengan target untuk bulan Februari, Mei, Juli, dan September.
Dokumen itu menyatakan Komisi Eropa akan bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mempromosikan pengisian penyimpanan gas yang lebih terkoordinasi dan fleksibel, termasuk penggunaan target dinamis. Tujuannya untuk mengurangi tekanan sistem yang terkait dengan pengisian penyimpanan gas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika