REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Energi Inggris Ed Miliband menilai penolakan dari partai-partai oposisi terhadap aksi iklim akan menimbulkan konsekuensi besar. Sikap penolakan akan menimbulkan kerugian finansial maupun dan juga terhadap keberlangsungan hidup manusia.
Ketua Partai Reformasi Inggris Nigel Farage dan Partai Konservatif Kemi Badenoch tidak mendukung misi pemerintah Partai Buruh yang berkuasa untuk mencapai 100 persen penggunaan energi terbarukan yang dihasilkan secara domestik pada tahun 2030.
Badenoch mengatakan ia masih ingin Inggris nol emisi pada akhirnya. Tapi menurutnya target 2030 masih terlalu mahal dan mustahil dicapai. Sementara Farage ingin pemerintah membuang target tersebut. Miliband mengatakan dua ketua partai oposisi itu "membuat kesalahan besar."
"Itu sesuatu yang salah bagi negara ini, saya pikir mereka akan meninggalkan warisan yang sangat buruk untuk generasi masa depan yang akan menghadapi konsekuensi krisis iklim keuangan dan manusia yang sangat besar," kata Miliband kepada stasiun televisi ITV, Senin (24/3/2025).
Ia menambahkan target nol-emisi akan membuka "peluang ekonomi yang sangat besar." Dengan lapangan kerja baru yang dibuka sistem energi ramah lingkungan.
Sebelumnya dilaporkan bahwa Badenoch mendesak target Inggris menjadi nol-emisi tahun 2050 dicabut. Pemimpin Partai Konservatif itu menilai target tersebut mustahil dicapai.
Pernyataan Badenoch menunjukkan ketegangan dalam upaya transisi Inggris dari bahan bakar fosil ke energi berkelanjutan.
Target nol emisi dapat dicapai dengan memangkas emisi dan langkah-langkah lain yang dapat menyerap emisi karbon, seperti menanam pohon atau menggunakan teknologi penyerapan dan penyimpanan karbon (CSS).
Target nol emisi 2050 diperkenalkan saat Partai Konservatif berkuasa pada tahun 2019 lalu. Tapi kini Badenoch mengatakan target tersebut sangat mahal bagi perekonomian Inggris.
"Nol emisi pada 2050 itu mustahil, saya tidak mengatakannya dengan senang hati, siapa pun yang melakukan analisa serius tahu target ini tidak bisa dicapai tanpa menurunkan standar hidup dengan drastis atau membuat kami bangkrut," kata Badenoch dalam pidato kebijakannya, Selasa (18/3/2025).
Ikuti Whatsapp Channel Republika