REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membatasi komisioning Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara, maksimal 750 ton sampah per hari. Pembatasan dilakukan untuk mencegah timbulnya bau tak sedap yang dikeluhkan warga sekitar.

“Kemarin, kami sudah rapat secara khusus, saya sudah minta sementara ini untuk komisioningnya tidak lebih dari 750 ton per hari dan digunakan dump truck yang baru,” kata Pramono di Jakarta Barat, Selasa (3/2/2026).

Pramono menjelaskan, pada kapasitas 750 ton per hari tidak muncul bau. Namun saat volume dinaikkan hingga 1.000 ton per hari, sebagian proses pengolahan mulai menimbulkan aroma tidak sedap.

Tak hanya dari proses pengolahan, Pramono menilai sumber utama bau berasal dari sistem pengangkutan sampah menuju RDF Rorotan. “Karena air lindinya yang tercecer ke mana-mana,” ujar Pramono.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan menambah armada truk kompaktor baru produksi 2025. Pramono berharap langkah ini mampu menjadi solusi jangka pendek bagi operasional RDF Rorotan.

Sebelumnya, DLH DKI Jakarta memastikan operasional RDF Plant Rorotan tetap berjalan secara bertahap, terukur, dan terkendali dengan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan warga sekitar.

“RDF Plant Rorotan merupakan infrastruktur strategis daerah yang dibangun untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah Jakarta ke depan,” kata Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto.

Namun, Asep menegaskan pelaksanaannya tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan harus melalui tahapan yang diawasi ketat agar tetap aman bagi lingkungan dan masyarakat. Ia menambahkan, warga di sekitar RDF Rorotan menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Asep menyebut pihaknya tidak mengabaikan keresahan masyarakat. Masukan warga menjadi dasar evaluasi langsung di lapangan untuk perbaikan operasional.

Sebagai langkah konkret, DLH DKI memastikan seluruh sistem pengendalian emisi dan kebauan berfungsi optimal. Pengangkutan sampah ke RDF Rorotan kini hanya menggunakan truk compactor tertutup hasil pengadaan 2024 dan 2025 yang memenuhi standar teknis, guna meminimalkan potensi bau dan ceceran air lindi sejak dari sumber.

Pengawasan juga dilakukan melalui dua pos pantau di akses utama dari arah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Di pos tersebut, petugas memeriksa setiap kendaraan pengangkut, mulai dari memastikan bak tertutup rapat, penampungan lindi tidak bocor, hingga tidak ada tetesan air lindi di jalan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika