Selasa 27 May 2025 11:47 WIB

RUPTL 2025-2034 Diluncurkan, 61 Persen Tambahan Pembangkit Listrik Berbasis EBT

Proses penyusunan RUPTL melibatkan banyak pihak.

Rep: Frederikus Bata/ Red: Satria K Yudha
Teknisi memeriksa solar panel di PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Teknisi memeriksa solar panel di PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mempercepat transisi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, sekitar 61 persen dari tambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).

Total kapasitas pembangkit yang direncanakan mencapai 69,5 gigawatt (GW), terdiri atas 42,6 GW dari EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan (storage), dan 16,6 GW dari energi fosil.

Baca Juga

“PLN menjalankan keputusan yang kita godok bersama. Lokasi-lokasinya semua sudah jelas,” ujar Bahlil, Senin (26/5/2025).

Bahlil memerinci, tambahan pembangkit dari sektor EBT meliputi tenaga surya (17,1 GW), air (11,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan bahkan nuklir (0,5 GW). Untuk storage, PLN akan menambahkan baterai sebesar 6,0 GW dan PLTA pumped storage 4,3 GW.

Sementara dari sektor fosil, porsi tambahan berasal dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW. Bahlil menegaskan, meskipun penggunaan energi fosil masih ditemukan di berbagai negara, Indonesia tetap berkomitmen mempercepat transisi energi.

“Kita saja yang terlalu kekinian. Tapi ya sudah, ini demi menjaga bumi kita,” ujar Bahlil.

RUPTL 2025–2034 disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). “KEN ini semacam rohnya. Sudah disetujui 5 Februari 2025. RUKN saya tandatangani 5 Maret 2025. Nah, dari pohon rujukan ini kemudian lahirlah RUPTL,” kata Bahlil.

Ia menekankan, proses penyusunan RUPTL melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara mendalam agar sesuai dengan kebutuhan riil. Pemerintah juga tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu.

“Konsep yang dibangun itu betul-betul melihat kebutuhan kita sekarang dan ke depan, dengan basis pada pengalaman masa lalu,” ujarnya.

Bahlil menambahkan, RUPTL 2025–2034 merupakan pedoman penting dalam mewujudkan program kedaulatan energi dan transisi energi yang menjadi salah satu prioritas kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement