REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat resmi mengakhiri skema insentif pajak untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) setelah Kongres menyetujui rancangan undang-undang (RUU) perpajakan dan anggaran terbaru, Kamis (3/7/2025). Dikutip dari Reuters, Jumat (4/7/2025), kebijakan ini akan menghapus insentif senilai 7.500 dolar AS untuk pembelian atau sewa mobil listrik baru, serta 4.000 dolar AS untuk mobil listrik bekas, mulai 30 September mendatang.

Kelompok advokasi elektrifikasi kendaraan, Electrification Coalition, menilai keputusan tersebut melemahkan posisi Amerika dalam persaingan otomotif global, khususnya melawan dominasi China. "Ketika kendaraan listrik terus mengambil porsi pasar otomotif dunia, jelas masa depan transportasi adalah listrik. RUU ini menyerahkan peran utama Amerika kepada China," ujar mereka dalam pernyataan resmi.

Kredit pajak EV pertama kali diperkenalkan pada 2008, dengan batas 200 ribu unit per produsen. Aturan ini kemudian diperluas pada 2022 agar mencakup kendaraan sewaan dan menghapus batas kuota per produsen. Namun, dalam RUU terbaru, insentif ini akan dihentikan total.

Selain itu, industri otomotif AS dipastikan akan mendapat manfaat tambahan dari dihapuskannya sanksi atas pelanggaran standar konsumsi bahan bakar (Corporate Average Fuel Economy/CAFE). Kebijakan ini membuka ruang lebih longgar bagi produsen untuk kembali memproduksi kendaraan berbahan bakar fosil.

Analis otomotif Barclays, Dan Levy, memperkirakan akan terjadi lonjakan pembelian mobil listrik dalam tiga bulan ke depan sebelum insentif resmi dihapus. "Akan ada pre-buy besar, di mana konsumen akan mempercepat pembelian untuk menghindari kenaikan harga pasca-penghapusan insentif. Tapi setelahnya, penjualan diprediksi turun tajam," tulis Levy dalam risetnya.

Ia menambahkan, penghapusan insentif ini menjadi sinyal perlambatan penetrasi mobil listrik di AS. "Baik insentif (carrot) maupun regulasi ketat (stick) kini mulai dilunakkan," katanya.

Sebuah studi dari Universitas Harvard pada Maret 2025 menyebut bahwa penghapusan insentif ini akan memangkas penetrasi EV sebesar enam persen hingga 2030, namun sekaligus menghemat anggaran pemerintah sekitar 169 miliar dolar AS dalam satu dekade ke depan.

Dalam versi final RUU tersebut, Kongres juga membatalkan rencana pengenaan iuran tahunan sebesar 250 dolar AS untuk mobil listrik serta membatalkan kewajiban menjual armada kendaraan listrik milik Layanan Pos AS (USPS).

Ikuti Whatsapp Channel Republika