REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengumumkan penyusunan Second NDC Indonesia ditahapan akhir. Rencana dan target pemangkasan emisi itu akan diserahkan ke PBB.
Dalam pernyataannya, Sabtu (19/7/2025) Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan ada beberapa sektor yang akan menjadi fokus di Second NDC. Kementerian mengatakan sektor energi, yang berkontribusi sekitar 55 persen terhadap total emisi nasional, akan menjadi fokus utama dalam upaya transisi menuju sistem rendah karbon.
Dalam Second NDC, Indonesia menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan hingga 27–33 persen pada 2035, dengan langkah-langkah konkret seperti efisiensi konsumsi listrik dan penggunaan kendaraan listrik.
Sektor kehutanan dan lahan juga akan berperan penting, dengan komitmen FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan penyerapan karbon lebih besar daripada emisi yang dilepaskan. Serta berbagai upaya restorasi hutan dan pengendalian deforestasi dari 0,918 juta ha/tahun menjadi kurang dari 0,3 juta hektar per tahun.
Selain itu, sektor limbah akan mengalami transformasi besar melalui kebijakan Zero Waste Zero Emission 2050. Sementara sektor pertanian akan mengadopsi pendekatan adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan pangan.
Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian serius adalah sektor kelautan, yang mencakup restorasi padang lamun dan terumbu karang sebagai penyerap karbon biru, serta perlindungan infrastruktur pesisir dari dampak perubahan iklim.
Dalam mendukung implementasi Second NDC, Indonesia juga memperkenalkan Sistem Registri Nasional (SRN), platform transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk memantau progres pelaksanaan kebijakan iklim, termasuk pencapaian di berbagai sektor.
Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi aktif dalam program kampung iklim (ProKlim) yang telah menjangkau lebih dari 5.000 desa di seluruh Indonesia, dengan target pada 2035 dapat mencakup 20.000 desa. Ini akan menguatkan peran komunitas sebagai garda terdepan dalam adaptasi perubahan iklim, konservasi lahan, pengelolaan air, dan ketahanan pangan lokal.
“Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah atau status sosial. Kita semua terdampak, dan kita semua bisa berperan. Mari jadikan Second NDC sebagai gerakan bersama,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataannya.
Dengan langkah yang terukur, sistematis, dan berpihak pada rakyat, Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban global, tetapi juga menata masa depan bangsa yang lebih adil, hijau, dan berdaya tahan. Saatnya bergerak bersama, untuk bumi yang lebih layak huni dan masa depan yang lebih pasti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika