REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045. Hal ini disampaikan Dody dalam sambutannya pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Dody mengatakan setiap jembatan, bendungan, dan fasilitas publik yang dibangun Kementerian PU bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan untuk generasi mendatang. Dody menyebut infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.
“Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” kata Dody.
Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Dody menjelaskan prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Pada kesempatan tersebut, Dody juga memperkenalkan arah kebijakan pembangunan Kementerian PU melalui visi PU608, yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia 2045 yang berdaulat, adil, dan makmur. Dody mengatakan visi PU608 memuat tiga misi utama, yaitu efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6), penghapusan kemiskinan menuju nol persen, dan pertumbuhan ekonomi delapan persen pada 2029.
“Pendekatan ini diwujudkan melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas, serta berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, serta zona terpadu pangan, energi, dan air,” sambung Dody.
Dody menyampaikan Kementerian PU terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dody menambahkan, pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan.
Menurut Dody, setiap pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan Kementerian PU harus memberi manfaat sosial yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing generasi muda di masa depan.
“Bagi kami, ruang kelas bukan sekadar bangunan, itu adalah pintu keluar dari kemiskinan. Ini bukan konstruksi, tapi pembebasan," kata Dody.
Ikuti Whatsapp Channel Republika