REPUBLIKA.CO.ID, BELEM – Indonesia dan Inggris memperluas kerja sama lingkungan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Departemen Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Perdesaan Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat tata kelola lingkungan serta mempercepat pengelolaan sampah dan polusi plastik.
Dokumen tersebut mencakup kolaborasi di bidang legislasi dan penegakan lingkungan, peningkatan kualitas air dan udara, penanganan limbah berbahaya, serta pengembangan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi sampah plastik dan polusi laut. Pelaksanaan program dilakukan melalui pertukaran teknis, pelatihan, penelitian bersama, dan pembentukan Komite Pengarah Bersama sebagai forum koordinasi dua negara.
“MoU ini menandai awal kolaborasi yang praktis dan setara antara Indonesia dan Inggris untuk memperkuat tata kelola lingkungan, mempercepat solusi pengelolaan sampah dan plastik, serta membuka akses pembiayaan inovatif bagi pelestarian ekosistem kita,” kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Rabu (19/11/2025).
MoU tersebut membuka peluang pendanaan dan dukungan teknis dari Inggris mencakup pendanaan karbon, pengembangan pasar karbon alam, serta dukungan UK PACT untuk pengembangan kredit karbon kehutanan. Indonesia juga akan melanjutkan inisiatif Forest Carbon Partnership Facility di Kalimantan dan Jambi serta menjajaki kontribusi Bio-Fund dan Friends of Cali Fund.
DEFRA turut membuka peluang kerja sama melalui Climate and Clean Air Coalition dengan dukungan hingga 5 juta dolar AS untuk program udara bersih, termasuk proyek penangkapan metana dari Palm Oil Mill Effluent. Indonesia menegaskan pentingnya penguatan instrumen tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility) untuk mengatasi polusi plastik.
DEFRA menyatakan dukungan bagi perusahaan berbasis Inggris untuk memperbaiki pengelolaan kemasan di Indonesia melalui transfer kebijakan dan teknologi. Kedua negara juga akan menjajaki pilot EPR di daerah serta kerja sama dengan merek global untuk meningkatkan transparansi kemasan dan klaim produk.
Parliamentary Under-Secretary of State for Nature DEFRA, Mary Creagh, mengatakan kerja sama ini memberi ruang bagi pendanaan baru untuk pasar karbon dan perlindungan alam. “Saya sangat tertarik mendengar Menteri berbicara tentang peran Indonesia dalam melindungi gambut tropis, sebuah topik yang sangat dekat di hati saya, melindungi lahan gambut di Inggris,” kata Creagh.
Ia menyatakan Inggris siap memperkuat kunjungan teknis dan mematangkan proyek investasi lingkungan. “Kami terinspirasi oleh upaya Indonesia melindungi kawasan tropisnya. Bersama kita akan menangani polusi plastik dan membuka jalur pendanaan baru untuk pasar karbon alam; kami menantikan kunjungan balasan Menteri dan tim ke Inggris tahun depan,” kata Creagh.
Selanjutnya, kedua negara akan menyusun lampiran operasional berisi program prioritas 12 sampai 18 bulan, mekanisme pembiayaan proyek, serta Kerangka Acuan Kegiatan untuk Komite Pengarah Bersama.
Beberapa prioritas awal meliputi pilot EPR untuk kemasan, program ekonomi sirkular provinsi percontohan, studi kelayakan pendanaan karbon termasuk FCPF, dan proyek demonstrasi penangkapan metana dari limbah cair kelapa sawit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika