REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR Endang Setyawati Thohari mengapresiasi capaian Kementerian Pertanian (Kementan) dan PT Pupuk Indonesia dalam menjaga ketersediaan stok beras nasional. Endang berharap keberhasilan swasembada pangan tak mengendurkan komitmen jangka panjang menjaga stabilitas stok beras.
"Pertumbuhan sektor pertanian ini memang masih tertinggal dari PDB nasional, walaupun Pak Prabowo sudah melarang untuk impor," ujar Endang saat diskusi publik bertajuk “Outlook Sektor Pertanian 2026: Strategi Mewujudkan Kemandirian Pangan Nasional” di Restoran Tjikinii Lima, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Endang mengingatkan produktivitas hingga distribusi pangan sangat rentan terdampak tekanan domestik dan global. Endang mencontohkan bencana banjir bandang di Sumatera yang berpotensi menghambat aktivitas produksi maupun distribusi pangan.
"Ada disrupsi logistik dengan adanya bencana alam bagaimana parahnya faktor infrastruktur jalan, pelabuhan sehingga bantuan-bantuan seperti beras tidak bisa diturunkan, harus dari pesawat. Perlu kita bangun infrastruktur yang memadai," ucap legislator Gerindra tersebut.
Endang menyampaikan risiko global berupa ketegangan geopolitik juga selalu mengintai upaya Indonesia membangun kemandirian pangan. Hal ini tercermin saat perang Rusia–Ukraina yang membuat harga bahan baku pupuk melambung tinggi.
"Pabrik pupuk kesulitan mendapat bahan baku sehingga pasokan pupuk kita terhambat," sambung Endang.
Endang menyampaikan pemerintah juga harus memikirkan produksi beras-beras khusus seperti untuk diabetes. Endang menyebut beras-beras khusus memiliki segmen pasar dan potensi ekonomi yang cukup besar.
"(Impor) beras-beras khusus untuk diabetes dan lain sebagainya untuk penyakit-penyakit khusus mencapai 364,3 ribu ton atau Rp 2,97 triliun. Kita dorong supaya Kementan juga menghasilkan beras-beras yang untuk berkebutuhan khusus," lanjut Endang.
Ia berharap pemerintah memberikan ruang lebih besar terhadap para peneliti dengan pemberian fasilitas yang memadai untuk menemukan varietas-varietas unggul. Komisi IV DPR, lanjut Endang, mengusulkan para peneliti yang mengembangkan varietas-varietas lokal bisa dikembalikan ke kementeriannya masing-masing.
"Jangan lupakan juga persoalan adopsi mekanisasi teknologi yang sekarang ini sangat lambat. Penguatan riset benih dan inovasi teknologi juga ini sekarang terhambat dengan adanya kurangnya biaya yang prioritas untuk inovasi teknologi," kata Endang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika