Oleh : Oleh Leonard Tiopan Panjaitan, MT, CGPS, CPS (Anggota Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P), Konsultan ESG–Keberlanjutan dan Produktivitas)
REPUBLIKA.CO.ID, Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir November 2025 bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba. Hampir seribu nyawa melayang, ratusan ribu warga mengungsi, dan kerugian ekonomi menembus puluhan triliun rupiah. Namun, di balik angka-angka tragis itu, terdapat akar masalah yang jauh lebih dalam dan struktural: menyusutnya tutupan hutan Sumatera serta kegagalan tata kelola lintas sektor.
Peta tutupan lahan yang dipublikasikan Harian Kompas pada 12 Desember 2025 dengan judul “Hutan Sumatera Lenyap” memberikan gambaran visual yang sangat gamblang. Dalam kurun dua dekade, hutan alam di Sumatera terfragmentasi secara masif.
Area hijau tua yang dahulu menyelimuti sebagian besar pulau kini berubah menjadi mosaik perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan, dan permukiman. Kompas mencatat Sumatera kehilangan ratusan ribu hektare hutan setiap tahun, terutama di Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.
Peta tersebut juga menunjukkan korelasi spasial yang kuat antara wilayah dengan kehilangan tutupan hutan tinggi dan lokasi banjir serta longsor besar pada November–Desember 2025.
Fakta ini mempertegas satu hal: bencana di Sumatera bukan semata akibat hujan ekstrem, melainkan hasil akumulasi keputusan pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologis. Hutan, yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali tata air, penyangga tanah, dan pelindung masyarakat hilir, telah direduksi menjadi komoditas ekonomi jangka pendek.
Sayangnya, respons kebijakan kita masih didominasi pola tata kelola reaktif. Pemerintah bergerak cepat setelah bencana terjadi, mengerahkan logistik, membuka akses jalan darurat, serta memperbaiki jaringan listrik, namun terlalu sering gagal menyentuh akar persoalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika