REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas) memiliki potensi besar untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG). Optimalisasi gas bumi domestik dipandang relevan di tengah membengkaknya beban subsidi energi dan meningkatnya konsumsi LPG nasional.
Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF Abra Talattov, menempatkan pengembangan jargas sebagai bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Infrastruktur gas, khususnya di sisi hilir, dinilai berperan langsung dalam mendorong diversifikasi energi rumah tangga sekaligus mengendalikan belanja subsidi.
“Salah satu subsidi energi yang cukup membebani APBN kita adalah subsidi LPG,” kata Abra di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
Indef mencatat konsumsi LPG nasional hingga 2024 telah mencapai sekitar 8,9 juta metrik ton. Tingginya konsumsi tersebut berimplikasi langsung terhadap lonjakan subsidi energi yang setiap tahun terus meningkat.
Abra menyampaikan, perluasan jargas membuka peluang konkret untuk mengurangi konsumsi LPG, meski dampaknya belum signifikan dalam jangka pendek. Peran badan usaha gas bumi, termasuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), dinilai sudah mengarah pada upaya substitusi energi rumah tangga.
“PGN telah mengurangi paling tidak sekitar 86.000 metrik ton LPG, walaupun itu kecil sekali dibandingkan 9 juta metrik ton,” ujarnya.
Menurut Abra, angka tersebut menunjukkan arah kebijakan yang tepat, terutama jika pengembangan jargas dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Dukungan fiskal pemerintah dinilai menjadi faktor kunci agar ekspansi jaringan gas dapat berjalan lebih cepat.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan jargas yang masih tertinggal dari target. Pada 2024, realisasi sambungan rumah jargas baru mencapai sekitar 22.000 sambungan dari target 118.000 sambungan.
Kondisi tersebut diperberat oleh penghapusan dukungan pendanaan APBN sejak 2023. Situasi ini membuat badan usaha harus menanggung beban investasi besar, termasuk untuk pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas lintas wilayah.
Di sisi lain, Abra menilai minat masyarakat untuk beralih dari LPG ke gas bumi cukup tinggi. Faktor keandalan pasokan, kebersihan, dan kepraktisan menjadi daya tarik tersendiri bagi rumah tangga, terutama di wilayah perkotaan.
“Masyarakat banyak yang bertanya-tanya kapan jaringan gas itu bisa sampai ke perumahannya masing-masing karena mereka sangat antusias untuk bisa beralih ke gas,” ujarnya.
Menurut Abra, kebijakan gas bumi tidak dapat dilepaskan dari penataan kebijakan LPG. Ketidaktepatan sasaran subsidi LPG dan besarnya beban fiskal membuat pemerintah perlu mempertimbangkan realokasi anggaran untuk memperkuat infrastruktur gas domestik sebagai bagian dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika