REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Pariwisata berkelanjutan tidak lagi sekadar isu ekonomi dan lingkungan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam kajian Hubungan Internasional (HI). Hal itu mengemuka dalam lokakarya paparan hasil kerja sama Klaster Riset Global Governance, Human Rights, and Sustainability Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dengan Departemen Hubungan Internasional Universitas Udayana di Depok, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).
Dosen pascasarjana UI Gracia Paramitha yang tergabung dalam tim peneliti Klaster Riset Global Governance, Human Rights, and Sustainability Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, menjelaskan bahwa perspektif HI memandang persoalan pariwisata berkelanjutan melalui tata kelola global, diplomasi, relasi kekuasaan, politik lingkungan, hingga jejaring advokasi lintas negara.
Menurut dia, kajian yang mereka susun tidak hanya membahas hubungan antarnegara, tetapi juga bagaimana norma internasional, kesepakatan global, dan berbagai aktor lintas batas berinteraksi dalam menghadapi persoalan keberlanjutan.
"Di dalam HI, kami melihat bagaimana norma global, diplomasi, soft power, hingga relasi kekuasaan membentuk tata kelola pariwisata dan lingkungan," ujar Gracia.
Ia menyoroti Bali sebagai studi kasus karena posisinya sebagai salah satu pusat pariwisata global yang menjadi magnet wisatawan internasional. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Bali menghadapi paradoks akibat fenomena overtourism atau lonjakan wisatawan yang melampaui daya dukung lingkungan.
Fenomena itu, kata dia, tidak hanya memunculkan persoalan sampah, tetapi juga berpotensi memicu konflik agraria, krisis air, hingga tekanan terhadap budaya lokal yang selama ini menjadi identitas Pulau Dewata.
Dalam perspektif Hubungan Internasional, persoalan tersebut tidak bisa dipahami semata-mata sebagai masalah lokal. Gracia menilai terdapat dimensi ketimpangan struktural global antara negara-negara maju di belahan utara dan negara berkembang di belahan selatan yang turut memengaruhi pola pembangunan dan industri pariwisata.
Selain itu, isu transisi hijau, pengurangan emisi karbon, serta mitigasi perubahan iklim juga menjadi bagian dari pembahasan pariwisata berkelanjutan. Karena itu, pengelolaan sektor wisata perlu dikaitkan dengan agenda lingkungan global yang lebih luas.
Paparan tersebut juga menyoroti krisis sampah di Bali yang terus meningkat. Berdasarkan data yang dipaparkan, volume sampah di Bali naik dari sekitar 3.300 ton per hari pada 2023 menjadi sekitar 3.500 ton per hari. Sementara itu, sekitar 71 persen sampah disebut belum terkelola dengan baik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di Bali bukan hanya tantangan teknis pengelolaan sampah, melainkan juga persoalan tata kelola yang melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, hingga komunitas internasional.
Dalam kajiannya, tim peneliti menggunakan pendekatan environmental justice dan ecological justice. Konsep environmental justice menekankan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Adapun ecological justice menegaskan bahwa alam dan makhluk hidup nonmanusia juga memiliki hak untuk terlindungi dari kerusakan lingkungan.
Gracia menilai masih terdapat kesenjangan antara inisiatif masyarakat, kapasitas pemerintah, dan tanggung jawab sektor swasta dalam mengatasi persoalan lingkungan. Ia menyoroti perlunya akuntabilitas lebih besar dari pelaku industri dan bisnis yang memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.
Menurutnya, pembangunan kawasan wisata dan investasi besar di Bali juga perlu terus dievaluasi agar benar-benar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Sebagai kesimpulan, Gracia menegaskan bahwa pariwisata berkelanjutan harus dipahami sebagai isu global yang membutuhkan keterlibatan berbagai tingkat aktor, mulai dari masyarakat lokal hingga lembaga internasional. Ia menilai advokasi masyarakat sipil dan komunitas lokal perlu mendapat ruang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.
"Pariwisata berkelanjutan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan lingkungan, keberlanjutan ekosistem, dan tata kelola global yang inklusif," kata Gracia.
Paparan tersebut menunjukkan bahwa dalam kajian Hubungan Internasional, Bali tidak hanya dipandang sebagai destinasi wisata dunia, melainkan juga sebagai laboratorium untuk memahami hubungan antara pariwisata, lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola global di era keberlanjutan.
Bukan Overtourism?
Ikuti Whatsapp Channel Republika