REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung lebih panjang dan lebih kering pada 2026. Kesiapsiagaan diperlukan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ketersediaan air, sektor pertanian, kesehatan, hingga potensi kebakaran hutan dan lahan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga September 2026, dengan sebagian besar wilayah Indonesia mengalaminya pada Agustus.

Pada Juli, puncak kemarau diprediksi terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen luas daratan Indonesia. Jumlah tersebut meningkat menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan pada Agustus, kemudian berkurang menjadi 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, dan Papua bagian timur,” ujar Faisal seperti dikutip dari laman BMKG.

Menurut BMKG, puncak kemarau pada Agustus diperkirakan meliputi Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Papua.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi peluang terjadinya fenomena El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode musim kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,” kata Ardhasena.

Warga antre air bersih yang didistribusikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Situbondo di Desa Gunung Putri, Suboh, Situbondo, Jawa Timur, Kamis (25/9/2025). BPBD Situbondo mencatat wilayah terdampak kekeringan dan kekurangan air terdapat di empat kecamatan antara lain Suboh, Banyuputih, Arjasa, dan Jatibanteng. - (ANTARA FOTO/Seno)

Ikuti Whatsapp Channel Republika